Presiden Jokowi Ungkap Alasan Mengapa Ibu Kota RI Harus Pindah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan lokasi yang rencananya menjadi ibu kota baru Indonesia.

Pemerintah, kata Presiden, memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jokowi menuturkan, ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan.

Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/8/2019).

Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru yang Akhirnya Dijawab Jokowi: Kalimantan Timur

"Dan juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," lanjut Jokowi.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," ujar Presiden.

Jokowi, yang juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini, menuturkan, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus menerus menanggung beban yang kian berat. 

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani," kata Jokowi.

Dengan alasan itu, ujar Jokowi, ibu kota negara harus dipindah.

Sebelumnya, Jokowi resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim

Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.