Mahfud MD: Papua Harus Dapat Perlakuan dan Pelayanan Sama dari Pemerintah

Kompas.com - 23/08/2019, 16:50 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019). KBRI SingapuraAnggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyebutkan bahwa  masyarakat Papua harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama dengan daerah lainnya dari pemerintah.

Sebab, Papua masih bagian dari Indonesia dan merupakan saudara serta berada di tanah air Indonesia.

"Jadi harus dapat perlakuan dan pelayanan yang sama dari pemerintah," ujar Mahfud dalam konferensi pers tentang Papua di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tri Susanti dan 5 Anggota Ormas Diperiksa Terkait Kasus Rasisme Mahasiswa Papua


Ia mengatakan, selama ini pemerintah sudah berusaha sebaik-baiknya untuk tetap mempertahankan Papua di Indonesia.

Pertahanan itu sudah dimulai dari periode presiden satu ke yang lainnya, sejak era Bung Karno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid (Gus Dur), hingga pemerintahan saat ini di bawah Joko Widodo (Jokowi).

"Gus Dur memberi penghargaan yang begitu diterima orang Papua. Tentang nama Irian jadi Papua, simbol pendekatan Gus Dur bagus. Pak Jokowi juga bagus karena bangun infrastruktur agar Papua maju," kata dia.

Ia mengatakan, bahkan Jokowi pernah menyatakan bahwa dirinya membangun Papua bukan karena ingin menang pemilu, tetapi karena menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia.

"Kita saudara. Ikatan persaudaraan kita sehingga Papua dibangun dengan begitu perhatian oleh pemerintah sekarang," kata dia.

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, ada segi sosiologis dan psikologis yang harus dibenahi ke depannya di Papua.

Dalam kondisi Papua sekarang ini, ia meminta agar seluruh pihak menciptakan perdamaian dahulu secepatnya.

"Setelah itu dirunut tindakan hukum cara tegas kepada semua pihak yang rasis dan memancing kerusuhan," ucap Mahfud. 

Baca juga: Bertemu Mahasiswa-Tokoh Papua, Anies Ajak Semua Pihak Jaga Ketertiban Jakarta

Adapun sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menyerukan beberapa hal berkaitan dengan kondisi Papua saat ini. 

Tokoh-tokoh tersebut antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Cendekiawan Muslim Quraish Shihab, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Rektor UIII Komarudin Hidayat, putri Presiden Keempat RI Gus Dur Alisa Wahid, Achmad Suaedy, Romo Beny Susetyo dan Romo Frans Magnis Suseno, hingga istri Gus Dur Shinta Nuriyah Wahid.

Salah satu seruan yang disampaikan yakni agar semua pihak menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X