Mahfud MD: Papua Harus Dapat Perlakuan dan Pelayanan Sama dari Pemerintah

Kompas.com - 23/08/2019, 16:50 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019). KBRI SingapuraAnggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyebutkan bahwa  masyarakat Papua harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama dengan daerah lainnya dari pemerintah.

Sebab, Papua masih bagian dari Indonesia dan merupakan saudara serta berada di tanah air Indonesia.

"Jadi harus dapat perlakuan dan pelayanan yang sama dari pemerintah," ujar Mahfud dalam konferensi pers tentang Papua di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tri Susanti dan 5 Anggota Ormas Diperiksa Terkait Kasus Rasisme Mahasiswa Papua


Ia mengatakan, selama ini pemerintah sudah berusaha sebaik-baiknya untuk tetap mempertahankan Papua di Indonesia.

Pertahanan itu sudah dimulai dari periode presiden satu ke yang lainnya, sejak era Bung Karno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid (Gus Dur), hingga pemerintahan saat ini di bawah Joko Widodo (Jokowi).

"Gus Dur memberi penghargaan yang begitu diterima orang Papua. Tentang nama Irian jadi Papua, simbol pendekatan Gus Dur bagus. Pak Jokowi juga bagus karena bangun infrastruktur agar Papua maju," kata dia.

Ia mengatakan, bahkan Jokowi pernah menyatakan bahwa dirinya membangun Papua bukan karena ingin menang pemilu, tetapi karena menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia.

"Kita saudara. Ikatan persaudaraan kita sehingga Papua dibangun dengan begitu perhatian oleh pemerintah sekarang," kata dia.

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, ada segi sosiologis dan psikologis yang harus dibenahi ke depannya di Papua.

Dalam kondisi Papua sekarang ini, ia meminta agar seluruh pihak menciptakan perdamaian dahulu secepatnya.

"Setelah itu dirunut tindakan hukum cara tegas kepada semua pihak yang rasis dan memancing kerusuhan," ucap Mahfud. 

Baca juga: Bertemu Mahasiswa-Tokoh Papua, Anies Ajak Semua Pihak Jaga Ketertiban Jakarta

Adapun sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menyerukan beberapa hal berkaitan dengan kondisi Papua saat ini. 

Tokoh-tokoh tersebut antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Cendekiawan Muslim Quraish Shihab, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Rektor UIII Komarudin Hidayat, putri Presiden Keempat RI Gus Dur Alisa Wahid, Achmad Suaedy, Romo Beny Susetyo dan Romo Frans Magnis Suseno, hingga istri Gus Dur Shinta Nuriyah Wahid.

Salah satu seruan yang disampaikan yakni agar semua pihak menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X