Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Papua Harus Dapat Perlakuan dan Pelayanan Sama dari Pemerintah

Kompas.com - 23/08/2019, 16:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyebutkan bahwa  masyarakat Papua harus mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama dengan daerah lainnya dari pemerintah.

Sebab, Papua masih bagian dari Indonesia dan merupakan saudara serta berada di tanah air Indonesia.

"Jadi harus dapat perlakuan dan pelayanan yang sama dari pemerintah," ujar Mahfud dalam konferensi pers tentang Papua di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Tri Susanti dan 5 Anggota Ormas Diperiksa Terkait Kasus Rasisme Mahasiswa Papua

Ia mengatakan, selama ini pemerintah sudah berusaha sebaik-baiknya untuk tetap mempertahankan Papua di Indonesia.

Pertahanan itu sudah dimulai dari periode presiden satu ke yang lainnya, sejak era Bung Karno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid (Gus Dur), hingga pemerintahan saat ini di bawah Joko Widodo (Jokowi).

"Gus Dur memberi penghargaan yang begitu diterima orang Papua. Tentang nama Irian jadi Papua, simbol pendekatan Gus Dur bagus. Pak Jokowi juga bagus karena bangun infrastruktur agar Papua maju," kata dia.

Ia mengatakan, bahkan Jokowi pernah menyatakan bahwa dirinya membangun Papua bukan karena ingin menang pemilu, tetapi karena menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia.

"Kita saudara. Ikatan persaudaraan kita sehingga Papua dibangun dengan begitu perhatian oleh pemerintah sekarang," kata dia.

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, ada segi sosiologis dan psikologis yang harus dibenahi ke depannya di Papua.

Dalam kondisi Papua sekarang ini, ia meminta agar seluruh pihak menciptakan perdamaian dahulu secepatnya.

"Setelah itu dirunut tindakan hukum cara tegas kepada semua pihak yang rasis dan memancing kerusuhan," ucap Mahfud. 

Baca juga: Bertemu Mahasiswa-Tokoh Papua, Anies Ajak Semua Pihak Jaga Ketertiban Jakarta

Adapun sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menyerukan beberapa hal berkaitan dengan kondisi Papua saat ini. 

Tokoh-tokoh tersebut antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Cendekiawan Muslim Quraish Shihab, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Rektor UIII Komarudin Hidayat, putri Presiden Keempat RI Gus Dur Alisa Wahid, Achmad Suaedy, Romo Beny Susetyo dan Romo Frans Magnis Suseno, hingga istri Gus Dur Shinta Nuriyah Wahid.

Salah satu seruan yang disampaikan yakni agar semua pihak menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com