Sepakat Dengan Jokowi, PAN Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menuturkan bahwa partainya sepakat dengan Presiden Joko Widodo terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Yandri menegaskan, PAN juga tidak sepakat dengan wacana mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara melalui amandemen terbatas.

"Pak Jokowi sudah benar menurut saya. Sudah benar. Jadi PAN enggak setuju juga kalau mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pak Jokowi benar," ujar Yandi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Produk Pemilu Langsung, Jokowi Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

"PAN memang tidak sepakat kalau mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara apalagi memilih presiden, meminta pertanggung jawaban presiden, bisa menghentikan presiden seperti Orde Baru dulu. Enggak bisa," ucapnya.

Yandri mengatakan, PAN memang menyetujui adanya amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali haluan negara.

Namun, haluan negara tersebut berbeda dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada saat Orde Baru.

Baca juga: PKB Janji Tidak Aktif Mendorong Penambahan Kursi MPR

Artinya MPR tidak menjadi lembaga tertinggi negara dan presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan sebagai mandataris MPR.

"Memang kita konsepnya bukan mengembalikan MPR ke lembaga tertinggi negara. Enggak. Tetap dia lembaga tinggi negara dan presiden itu tetap dipilih langsung termasuk wakil rakyat juga dipilih langsung," kata Yandri.

Menurut Yandri, sejumlah akademisi dan tokoh nasional menilai perlu adanya semacam haluan pembangunan nasional.

Baca juga: PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Dengan demikian, tidak akan ada lagi kasus peraturan daerah yang tumpang tindih atau bertentangan dengan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Di sisi lain, pembangunan dapat terarah mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten kota.

"Itu yang kita inginkan, bukan seperti GBHN seperti Orde Baru," tutur Yandri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi khawatir amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR," kata Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Jokowi pun menegaskan bahwa ia akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR.

Jokowi ingin agar presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap wacana amendemen UUD 1945 yang muncul saat ini perlu dikaji lebih dalam kembali.

Baca juga: GBHN Dinilai Berpotensi Merusak Sistem Presidensial

Jangan sampai amendemen ini menimbulkan guncangan politik yang tidak perlu di Indonesia.

"Karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen," ujar Jokowi.

"Kajian mendalam sangat diperlukan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Sementara mengenai dibangkitkannya kembali haluan negara, menurut Jokowi, mungkin memang diperlukan.

Namun, belakangan ia ragu apakah amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan nanti benar-benar hanya akan sebatas pada wacana itu.

"Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda," kata Jokowi.