PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Kompas.com - 22/08/2019, 06:40 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. FIKRI YUSUFKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan. tidak menginginkan Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) apabila bersifat teknis mengarahkan pembangunan.

Ia juga tidak menginginkan GBHN justru menyandera dan mempersempit ruang gerak kepala negara dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi wacana amandemen UUD 1945 terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN guna mengarahkan pembangunan Indonesia

"Kalau amandemen tidak menggangu ruang gerak program aksi dan improvisasi pemerintah atau presiden, ya enggak masalah," ujar Muhaimin di Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).

"Yang kami khawatir dari amandemen itu adalah ruang gerak presiden menjadi terbatas," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Kalla Nilai GBHN Bertentangan dengan Semangat Pemilu Langsung

Cak Imin, sapaannya, menginginkan GBHN hanya sebatas kerangka umum yang mengarahkan pembangunan Indonesia.

Hal itu meliputi wawasan nusantara mengenai keuangan makro, pengelolaan sumber daya alam dan sejenisnya.

Ia menambahkan, tujuan utama menghidupkan kembali GBHN ialah memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan otonomi daerah di Indonesia.

Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah serta di antara kementerian dan lembaga dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

"Makannya Kalau GBHN kan sifatnya visi. Visi tidak turun ke misi. Mungkin PKB setuju GBHN hanya sebatas visi. Nah kalau misi, pemerintah lah (yang menyusun)," ujar Muhaimin.

"PKB setuju amandemen (penghidupan kembali GBHN) dalam konteks konsolidasi demokrasi yang efektif untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial," lanjut dia.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Nasional
Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Nasional
Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Nasional
Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Kakesdam Siliwangi Benarkan 1.262 Orang di Secapa AD Positif Covid-19

Nasional
Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Menko PMK: Perlu Revolusi Mental agar Bangga dengan Produk Dalam Negeri

Nasional
2.657 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, Terbanyak di Jabar dengan 962

2.657 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, Terbanyak di Jabar dengan 962

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X