Kompas.com - 22/08/2019, 06:40 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. FIKRI YUSUFKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berfoto menjelang pembukaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar V PKB akan dibuka pada Selasa malam dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

BADUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan. tidak menginginkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) apabila bersifat teknis mengarahkan pembangunan.

Ia juga tidak menginginkan GBHN justru menyandera dan mempersempit ruang gerak kepala negara dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi wacana amandemen UUD 1945 terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN guna mengarahkan pembangunan Indonesia

"Kalau amandemen tidak menggangu ruang gerak program aksi dan improvisasi pemerintah atau presiden, ya enggak masalah," ujar Muhaimin di Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).

"Yang kami khawatir dari amandemen itu adalah ruang gerak presiden menjadi terbatas," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Kalla Nilai GBHN Bertentangan dengan Semangat Pemilu Langsung

Cak Imin, sapaannya, menginginkan GBHN hanya sebatas kerangka umum yang mengarahkan pembangunan Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu meliputi wawasan nusantara mengenai keuangan makro, pengelolaan sumber daya alam dan sejenisnya.

Ia menambahkan, tujuan utama menghidupkan kembali GBHN ialah memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan otonomi daerah di Indonesia.

Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah serta di antara kementerian dan lembaga dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

"Makannya Kalau GBHN kan sifatnya visi. Visi tidak turun ke misi. Mungkin PKB setuju GBHN hanya sebatas visi. Nah kalau misi, pemerintah lah (yang menyusun)," ujar Muhaimin.

"PKB setuju amandemen (penghidupan kembali GBHN) dalam konteks konsolidasi demokrasi yang efektif untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial," lanjut dia.

 

Kompas TV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang sedang berkembang perlu dikaji lebih dalam. Bambang menyampaikan hal tersebut saat berpidato dalam pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).<br /> <br /> Bambang mengatakan, kajian tersebut tak hanya harus dilakukan dari berbagai aspek tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kebijakan. Tujuannya, kata Bambang, agar keputusan mengamandemen konstitusi menjadi keputusan yang tepat bagi kemaslahatan bangsa Indonesia ke depan. Wacana amandemen UUD 1945 berkembang beberapa waktu terakhir, usulan amandemen terbatas muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ingin membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. #SidangParipurna #BambangSoesatyo #DPRRI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.