LBH Papua: Penambahan Pasukan ke Papua Akan Munculkan Masalah Baru

Kompas.com - 22/08/2019, 14:14 WIB
YLBHI menggelar konferensi pers terkait catatan pelanggaran kepolisian RI sepanjang 2016-2019 di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOYLBHI menggelar konferensi pers terkait catatan pelanggaran kepolisian RI sepanjang 2016-2019 di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay khawatir, penambahan aparat penegak hukum ke Papua dan Papua Barat akan memunculkan masalah baru. 

Ia khawatir akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat apabila personel pengamanan ditambah. 

Penambahan aparat ini dinilainya keliru dalam mendamaikan kondi pasca-aksi demonstrasi. 

"Yang dikhwatirkan dengan adanya penambahan aparat adalah munculnya kejadian-kejadian pelanggaran HAM lain. Kita menduga justru akan terjadi pelanggaran HAM," ujar Emanuel dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Demo di Depan Kemendagri, Mahasiswa Papua Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi-TNI

Lebih jauh ia menyampaikan, penambahan aparat merupakan langkah keliru mengingat masalah diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya belum selesai. 

Baginya, aparat penegak hukum sejatinya fokus juga dalam merampungkan kasus dugaan tindakan diskriminasi di Surabaya yang memicu aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Dalam konteks tindakan diskriminasi di Surabaya saja belum selesai diungkap aparat, namun di sisi lain malah menambah jumlah personel di Papua dan Papua Barat," ucap dia. 

"Menurut saya, ini keliru, jika kasus di Surabaya terungkap, masyarakat di Papua juga tidak menggelar aksi massa lagi karena penegakkan hukum sudah berjalan," kata Emanuel. 

Baca juga: Sekelompok Mahasiswa Papua Demo di Depan Kemendagri

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak sebelumnya mengatakan, ada penambahan 600 pasukan di Manokwari dan Sorong pascakerusuhan, Senin (19/8/2018).

Penambahan personel dilakukan guna menjaga sejumlah obyek vital, meski situasi sudah kondusif.




Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X