LBH Papua: Penambahan Pasukan ke Papua Akan Munculkan Masalah Baru

Kompas.com - 22/08/2019, 14:14 WIB
YLBHI menggelar konferensi pers terkait catatan pelanggaran kepolisian RI sepanjang 2016-2019 di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOYLBHI menggelar konferensi pers terkait catatan pelanggaran kepolisian RI sepanjang 2016-2019 di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay khawatir, penambahan aparat penegak hukum ke Papua dan Papua Barat akan memunculkan masalah baru. 

Ia khawatir akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat apabila personel pengamanan ditambah. 

Penambahan aparat ini dinilainya keliru dalam mendamaikan kondi pasca-aksi demonstrasi. 

"Yang dikhwatirkan dengan adanya penambahan aparat adalah munculnya kejadian-kejadian pelanggaran HAM lain. Kita menduga justru akan terjadi pelanggaran HAM," ujar Emanuel dalam konferensi pers di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Demo di Depan Kemendagri, Mahasiswa Papua Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi-TNI

Lebih jauh ia menyampaikan, penambahan aparat merupakan langkah keliru mengingat masalah diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya belum selesai. 

Baginya, aparat penegak hukum sejatinya fokus juga dalam merampungkan kasus dugaan tindakan diskriminasi di Surabaya yang memicu aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Dalam konteks tindakan diskriminasi di Surabaya saja belum selesai diungkap aparat, namun di sisi lain malah menambah jumlah personel di Papua dan Papua Barat," ucap dia. 

"Menurut saya, ini keliru, jika kasus di Surabaya terungkap, masyarakat di Papua juga tidak menggelar aksi massa lagi karena penegakkan hukum sudah berjalan," kata Emanuel. 

Baca juga: Sekelompok Mahasiswa Papua Demo di Depan Kemendagri

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak sebelumnya mengatakan, ada penambahan 600 pasukan di Manokwari dan Sorong pascakerusuhan, Senin (19/8/2018).

Penambahan personel dilakukan guna menjaga sejumlah obyek vital, meski situasi sudah kondusif.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X