Sekjen PPP: Insya Allah Lebih dari 1 Kursi Menteri

Kompas.com - 18/08/2019, 15:07 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberi keterangan kepada wartawan sebelum acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (14/7/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengungkapkan bahwa partainya kemungkinan akan mendapat lebih dari satu kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Insya Allah, Insya Allah lebih dari 1. Sudah, itu saja jawabannya," ujar Arsul ketika ditemui di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Kendati demikian, Arsul tidak merinci berapa jumlah total kursi menteri yang akan didapatkan partainya.

Arsul juga mengaku belum mengetahui jabatan menteri di bidang apa yang akan didapatkan partai berlambang Kabah tersebut.

Baca juga: Gerindra Dinilai Akan Raih Keuntungan Elektabilitas jika Koalisi dengan PPP di Pilkada 2020

Menurut dia, Presiden Joko Widodo baru memberi tahu perihal jumlah kursi. Jokowi belum memberitahu pos kementerian mana yang akan diberikan.

"Posisi masih sama sampai hari ini. Pak Jokowi belum menyebutkan posnya apa, kepada semua partai koalisi pendukungnya," ungkap Arsul.

Terkait kemungkinan PPP mendapatkan posisi Menteri Agama seperti di kabinet saat ini, Arsul menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi.

Sebab, keputusan itu merupakan hak prerogatif kepala negara.

"Itu (posisi) terserah Pak Jokowi lah. Mau Menag, mau Menteri Pemberdayaan Perempuan, segala macam," tutur Arsul.

Seperti diketahui, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merupakan kader PPP.

Namun, di Kabinet Kerja saat ini, PPP hanya menduduki satu kursi menteri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X