Gerindra Dinilai Akan Raih Keuntungan Elektabilitas jika Koalisi dengan PPP di Pilkada 2020

Kompas.com - 16/08/2019, 13:46 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Gerindra akan memiliki keuntungan jika berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) dalam Pilkada 2020.

Menurutnya, terdapat kesamaan antara basis pemilih PPP dan Gerindra.

"Kalau betul berkoalisi dalam Pilkada 2020, tentu Gerindra akan mendapatkan keuntungan karena akan memperluas basis pemilihnya ke pemilih Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) yang jadi basis PPP," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2019).

"Banyak hal yang sama dengan Gerindra, basis pemilih kedua partai itu identik dengan pluralisme, nasionalisme, inklusif, dan toleran," tambahnya.

Baca juga: Ketum PPP Sebut Prabowo Punya Pemikiran Ekonomi Relevan dengan Pemerintah

Adi menyatakan, berkoalisi dengan PPP di Pilkada 2020 lebih menguntungkan bagi Gerindra karena selama berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu peningkatan elektabilitasnya tidak signifikan.

Ia menjelaskan, pada Pileg 2019, Gerindra memperoleh suara sebesar 12,57 persen. Dibandingkan dengan Pileg 2014, Gerindra mendapatkan suara 11,81 persen.

Adapun PKS di Pileg 2019 mendapatkan 8,21 persen. Sedangkan di Pileg 2014 meraih 6,79 persen.

Baca juga: Usai Bertemu Ketum PPP, Prabowo Akui Punya Banyak Kesamaan Pendapat

"Selama berkoalisi dengan PKS, Gerindra tidak banyak mendapatkan keuntungan, bahkan Gerindra mendapatkan stigma yang kurang baik karena basis pemilih PKS agak sedikit tertutup dengan banyak hal, seperti terkait agama dan pilihan politik," tutur Adi.

"Jadi Gerindra memang cocok jika berkoalisi dengan PPP karena selama ini elektabilitasnya digerogoti oleh PKS. Semestinya, di Pileg 2019, Gerindra bisa naik 4 hingga 5 persen jika dibandingkan suara di Pileg 2014. Tapi, ini naiknya hanya satu digit, atau 1 persen," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Pelaksana tugas PPP, Suharso Monoarfa, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Gerindra dan PPP Bahas Kemungkinan Koalisi di Pilkada 2020

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Nasional
YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Nasional
Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Nasional
TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Nasional
Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Nasional
Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Nasional
Sang Pengawal Demokrasi

Sang Pengawal Demokrasi

Nasional
Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Nasional
Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X