Mardani Kritik Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Kompas.com - 17/08/2019, 12:19 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera Fabian Januarius KuwadoWakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat, kurang tepat apabila rencana pemindahan ibu kota negara dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi.

Untuk mendorong pemerataan perekonomian, semestinya pemerintah membangun pusat-pusat industri di daerah.

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: 5 Pernyataan soal Pemindahan Ibu Kota dalam Sidang di MPR, DPR, dan DPD

Mardani juga mengatakan, rencana pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan keuangan negara, utang dan beban ekonomi rakyat. Sebab pemindahan ibu kota akan membutuhkan dana yang besar.

"Perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lainnya. Pemindahan ibu kota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," ujar dia.

Dampaknya yang luas tersebut menyebabkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa juga membutuhkan kajian yang matang.

"Sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik. Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik," lanjut dia.

Baca juga: Sudah Diumumkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bukan Lagi Wacana

Oleh sebab itu, Mardani berpendapat, Presiden Jokowi dan kementerian terkait harus terbuka kepada masyarakat soal perencanaan pemindahan ibu kota.

"Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," ujar dia.

Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat membacakan nota keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X