Sudah Diumumkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bukan Lagi Wacana

Kompas.com - 16/08/2019, 19:48 WIB
Anggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019) sore. KOMPAS.com/IhsanuddinAnggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dinilai bukan lagi sekadar wacana.

Sebab, pemindahan ibu kota itu sudah diumumkan secara resmi dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Jumat (16/8/2019).

"Presiden berani lemparkan itu di paripurna MPR, itu sudah luar biasa, bukan wacana lagi," kata anggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat sore.

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota...


Untuk langkah selanjutnya, pemerintah harus segera mengajukan RUU mengenai pemindahan ibu kota berikut rincian terkait anggarannya kepada Dewan.

Ia sendiri meyakini dengan biaya Rp 486 triliun yang sudah dipatok pemerintah, pemindahan ibu kota bisa terwujud dalam waktu lima tahun ke depan.

Apalagi, biaya Rp 486 triliun itu tidak semuanya bersumber dari APBN, tetapi juga ada keterlibatan pihak swasta.

"Saya yakin itu bisa dilaksanakan, dengan melihat biaya-biaya infrastruktur selama ini sampai Rp 900 triliun bisa terakomodasi. Apalagi ini hanya Rp 486 triliun dengan cakupan area sekitar 300.000 hektar," kata dia.

Baca juga: Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar

Politikus PDI-P ini pun menilai, akan lebih baik jika proyek pemindahan ibu kota ini bisa selesai sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024.

Dengan begitu, pemindahan ibu kota ini bisa menjadi legacy Jokowi. Selain itu, pemindahan ibu kota juga tidak akan mandek pada kepemimpinan presiden selanjutnya.

"Jangan sampai hingga akhir jabatannya, Jokowi meninggalkan sisa pekerjaan bagi presiden selanjutnya. Kita berikan kepada presiden berikutnya kursi manis," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat Sidang Bersama DPD-DPR, Jumat pagi.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Kajian soal Pemindahan Ibu Kota Masih Mentah

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X