Sudah Diumumkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bukan Lagi Wacana

Kompas.com - 16/08/2019, 19:48 WIB
Anggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019) sore. KOMPAS.com/IhsanuddinAnggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dinilai bukan lagi sekadar wacana.

Sebab, pemindahan ibu kota itu sudah diumumkan secara resmi dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, Jumat (16/8/2019).

"Presiden berani lemparkan itu di paripurna MPR, itu sudah luar biasa, bukan wacana lagi," kata anggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat sore.

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota...

Untuk langkah selanjutnya, pemerintah harus segera mengajukan RUU mengenai pemindahan ibu kota berikut rincian terkait anggarannya kepada Dewan.

Ia sendiri meyakini dengan biaya Rp 486 triliun yang sudah dipatok pemerintah, pemindahan ibu kota bisa terwujud dalam waktu lima tahun ke depan.

Apalagi, biaya Rp 486 triliun itu tidak semuanya bersumber dari APBN, tetapi juga ada keterlibatan pihak swasta.

"Saya yakin itu bisa dilaksanakan, dengan melihat biaya-biaya infrastruktur selama ini sampai Rp 900 triliun bisa terakomodasi. Apalagi ini hanya Rp 486 triliun dengan cakupan area sekitar 300.000 hektar," kata dia.

Baca juga: Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar

Politikus PDI-P ini pun menilai, akan lebih baik jika proyek pemindahan ibu kota ini bisa selesai sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024.

Dengan begitu, pemindahan ibu kota ini bisa menjadi legacy Jokowi. Selain itu, pemindahan ibu kota juga tidak akan mandek pada kepemimpinan presiden selanjutnya.

"Jangan sampai hingga akhir jabatannya, Jokowi meninggalkan sisa pekerjaan bagi presiden selanjutnya. Kita berikan kepada presiden berikutnya kursi manis," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan saat Sidang Bersama DPD-DPR, Jumat pagi.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Kajian soal Pemindahan Ibu Kota Masih Mentah

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Nasional
KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X