Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar

Kompas.com - 16/08/2019, 14:51 WIB

Ihsanuddin,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Tulisan Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibu kota negara yang diunggah ke akun Instagram resminya, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjamin pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah besar.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pokok Rancangan APBN 2020 beserta nota keuangannya, di sidang paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Dengan demikian, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," kata Jokowi.

Untuk itu, menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan perlu diletakkan dalam konteks pemerataan.

Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga menyinggung mengenai pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam Sidang Bersama DPD-DPR dalam rangkaian acara yang sama.

Jokowi bahkan meminta izin di hadapan parlemen agar rencana itu bisa terlaksana.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak, Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.