Ketua DPR: Pendidikan dan Kesehatan Salah Satu Fokus RAPBN 2020

Kompas.com - 16/08/2019, 16:07 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan tahun 2019-2010 dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). SIGID KURNIAWANKetua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan tahun 2019-2010 dalam sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi fokus dalam Rancangan Anggaran Pembelanjaan Negara (RAPBN) 2020.

Dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2019-2020, Bambang mengatakan, isi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 salah satunya menjadikan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Hal tersebut merupakan prioritas utama yang harus dikerjakan pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Termasuk didalamnya adalah soal pendidikan dan kesehatan.

"Di bidang pendidikan, RAPBN 2020 difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan," ujar Bambang.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Tak Ada Satupun Pelanggaran HAM Berat Dituntaskan...

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang kompatibel dengan teknologi informasi dan komunikasi juga turut difokuskan.

Termasuk percepatan revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Sementara di bidang kesehatan, dalam pidatonya Bambang menyebutkan bahwa RAPBN 2020 diupayakan dapat meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hal tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkeadilan," kata dia.

Baca juga: Apresiasi Pertemuan Jokowi-Prabowo, Ketua DPR: Insya Allah Masyarakat Lebih Teduh

Pengelolaan jaminan kesehatan yang efektif dan efisien serta pemberantasan stunting dan malnutrisi juga menjadi fokus lainnya pada RAPBN 2020 di bidang kesehatan.

Dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 ini, Presiden Jokowi juga turut menyampaikan pidatonya dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya.

Pidato ini merupakan pidato ketiga Jokowi dalam rangkaian sidang yang digelar di MPR, DPR, dan DPD RI jelang HUT RI ke-74 pada Sabtu (17/8/2019) esok.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X