Bambang Soesatyo: Tak Ada Satupun Pelanggaran HAM Berat Dituntaskan...

Kompas.com - 16/08/2019, 15:42 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada penghujung berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

"Pada akhir periode ini, DPR meminta pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM," ujar Bambang.

Baca juga: Jokowi Didesak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ia mengatakan, Komisi Nasional (Komnas) HAM sebelumnya sudah menyatakan bahwa saat ini belum ada kemajuan signifikan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Aduan-aduan kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti dan diawasi dengan ketat juga menjadi masalah lain yang harus diselesaikan pemerintah.

Selain itu, Bambang menitikberatkan pada persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang juga belum selesai hingga saat ini.

"Demikian juga dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada satupun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019," ujar Bambang.

Diketahui, beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, belum menemukan titik terang hingga saat ini.

Baca juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Ragukan Komitmen Jokowi

Setidaknya, terdapat tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tertahan belum dapat dituntaskan.

Tujuh kasus itu, yakni Tragedi 1965, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989 dan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998.

Ada pula peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II (1998-1999) serta Kasus Wasior dan Wamena di Papua (2000). Adapula kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X