Kompas.com - 16/08/2019, 15:42 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada penghujung berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

"Pada akhir periode ini, DPR meminta pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM," ujar Bambang.

Baca juga: Jokowi Didesak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ia mengatakan, Komisi Nasional (Komnas) HAM sebelumnya sudah menyatakan bahwa saat ini belum ada kemajuan signifikan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Aduan-aduan kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti dan diawasi dengan ketat juga menjadi masalah lain yang harus diselesaikan pemerintah.

Selain itu, Bambang menitikberatkan pada persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang juga belum selesai hingga saat ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Demikian juga dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Tidak ada satupun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019," ujar Bambang.

Diketahui, beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, belum menemukan titik terang hingga saat ini.

Baca juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Ragukan Komitmen Jokowi

Setidaknya, terdapat tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tertahan belum dapat dituntaskan.

Tujuh kasus itu, yakni Tragedi 1965, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989 dan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998.

Ada pula peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penembakan Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II (1998-1999) serta Kasus Wasior dan Wamena di Papua (2000). Adapula kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Nasional
IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

Nasional
Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Nasional
DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X