Jokowi Didesak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kompas.com - 15/08/2019, 15:50 WIB
Deputi Koordinasi KontraS Feri Kusuma saat memberikan keterangan pers soal kasus Kivlan Zen dan Wiranto di Kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDeputi Koordinasi KontraS Feri Kusuma saat memberikan keterangan pers soal kasus Kivlan Zen dan Wiranto di Kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) didesak segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada akhir masa jabatannya untuk periode 2014-2019.

Deputi Koordinasi KontraS Feri Kusuma mengingatkan, janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan ada dalam Nawa Cita. 

Kasus pelanggaran HAM masa lalu salah satunya tragedi Trisakti dan Semanggi I dan Semanggi II pada 1998.

Baca juga: Kontras: Gugatan Kivlan ke Wiranto Bukti Aktor Negara Terlibat Pelanggaran HAM

Kasus ini kembali mengemuka setelah Kivlan Zen menggugat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto terkait terkait perintah pembentukan pasukan sipil Pam Swakarsa. 

"Ini jadi indikator penting untuk mewujudkan sejauh mana komitmen politik Presiden Jokowi terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang selama ini jadi beban sosial politik bangsa kita," kata dia.

Menurut dia, pelanggaran HAM masa lalu perlu diselesaikan demi keadilan bagi para korban dan keluarganya. Terlebih, menurut Feri, Indonesia merupakan negara hukum. 

Presiden Jokowi, kata dia, sedianya bisa menggunakan otoritasnya untuk menyelesaikan satu per satu kasus pelanggaran HAM melalui jalur hukum.

"Kejaksaan Agung kan di bawah beliau. Jokowi bisa menginstruksikan mereka untuk penyidikan guna menguatkan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan proses di pengadilan untuk menjernihkan siapa yang terlibat, bersalah, dan bagaimana proses peristiwa terjadi," papar Feri. 

Baca juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Ragukan Komitmen Jokowi

Hal senada disampaikan Ahmad Sajali dari Youth Proactive.

Ia mendesak Presiden mengeluarkan keputusan presiden mengenai pengadilan HAM ad hoc untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II ke tingkat penyidikan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Belasan Pejabat Pemkot Medan Diperiksa dalam Kasus Wali Kota Medan

Nasional
Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Terima Usulan, Jokowi Proses Wakil Panglima TNI

Nasional
Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Tahun 2020, BPKH Targetkan Nilai Investasi Dana Haji Rp 8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X