Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dinilai Akan Raih Keuntungan Elektabilitas jika Koalisi dengan PPP di Pilkada 2020

Kompas.com - 16/08/2019, 13:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Gerindra akan memiliki keuntungan jika berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pilkada 2020.

Menurutnya, terdapat kesamaan antara basis pemilih PPP dan Gerindra.

"Kalau betul berkoalisi dalam Pilkada 2020, tentu Gerindra akan mendapatkan keuntungan karena akan memperluas basis pemilihnya ke pemilih Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) yang jadi basis PPP," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2019).

"Banyak hal yang sama dengan Gerindra, basis pemilih kedua partai itu identik dengan pluralisme, nasionalisme, inklusif, dan toleran," tambahnya.

Baca juga: Ketum PPP Sebut Prabowo Punya Pemikiran Ekonomi Relevan dengan Pemerintah

Adi menyatakan, berkoalisi dengan PPP di Pilkada 2020 lebih menguntungkan bagi Gerindra karena selama berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu peningkatan elektabilitasnya tidak signifikan.

Ia menjelaskan, pada Pileg 2019, Gerindra memperoleh suara sebesar 12,57 persen. Dibandingkan dengan Pileg 2014, Gerindra mendapatkan suara 11,81 persen.

Adapun PKS di Pileg 2019 mendapatkan 8,21 persen. Sedangkan di Pileg 2014 meraih 6,79 persen.

Baca juga: Usai Bertemu Ketum PPP, Prabowo Akui Punya Banyak Kesamaan Pendapat

"Selama berkoalisi dengan PKS, Gerindra tidak banyak mendapatkan keuntungan, bahkan Gerindra mendapatkan stigma yang kurang baik karena basis pemilih PKS agak sedikit tertutup dengan banyak hal, seperti terkait agama dan pilihan politik," tutur Adi.

"Jadi Gerindra memang cocok jika berkoalisi dengan PPP karena selama ini elektabilitasnya digerogoti oleh PKS. Semestinya, di Pileg 2019, Gerindra bisa naik 4 hingga 5 persen jika dibandingkan suara di Pileg 2014. Tapi, ini naiknya hanya satu digit, atau 1 persen," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Pelaksana tugas PPP, Suharso Monoarfa, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Gerindra dan PPP Bahas Kemungkinan Koalisi di Pilkada 2020

Sesuai pertemuan, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra di sejumlah daerah pada Pilkada 2020.

"Tidak tertutup kemungkinan Gerindra dan PPP berkoalisi di beberapa daerah," ujar Arsul seusai pertemuan.

Pada Pilpres 2019 lalu, PPP dan Gerindra memang memiliki sikap politik yang berbeda.

Partai berlambang Kabah itu tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara Gerinda mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Baca juga: Menteri asal Parpol 45 Persen, PPP Optimis Jatahnya Bertambah

Begitu juga dengan Pilkada 2018. PPP dan Gerindra mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang berbeda di beberapa daerah penting.

Beberapa daerah penting tersebut antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Arsul mengatakan, tidak menutup kemungkinan PPP dan Gerindra akan berkoalisi pada Pilkada 2020, tergantung dari situasi di daerah tersebut.

Adapun Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Rumahnya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad serta Sugiono. Sementara Suharso Monoarfa didampingi Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara dan Mardiono. #PrabowoSubianto #Gerindra #PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com