ICW: Kalau Jaksa Agung Non-parpol, Menkopolhukam dan Menkumham Juga

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang tidak memiliki latar belakang politik atau non-parpol.

"Berangkat dari sikap Pak Jokowi yang akan memilih Jaksa Agung non-parpol, maka ICW berharap ada konsistensi untuk menunjuk juga menteri Menkopolhukam dan Menkumham yang non-parpol," ujar Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW Donal Fariz dalam diskusi bertajuk "Pengisian Jabatan Politik Pasca Pemilu: Membedah Problem Konsesi Partai, Sistem Presidensial, dan Moralitas Publik" di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

"Mestinya, cara pandang yang digunakan Pak Jokowi pada Jaksa Agung juga sama untuk dua sektor menteri tersebut," kata Donal lagi. 

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol...

Saat ini, Menkopolhukam dijabat Wiranto yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. 

Sementara itu, Menkumham dijabat Yasona Laoly yang merupakan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDI Perjuangan. 

Menurut Donal, kedua sektor menteri tersebut rawan disusupi kepentingan politik. Sebab, lima tahun belakangan ini penegakan hukum masih bias karena adanya intervensi politik.

"Kalau Jaksa Agung sudah non-parpol, maka di Menkopolhukam dan Menkumham juga jangan dari parpol juga di bidang penegakkan hukum dan politik," kata Donal.

"Kami memegang janji Pak Jokowi bahwa beliau tidak lagi tersandera kepentingan politik, beliau harusnya lebih lega dan leluasa membentuk kepentingannya karena ia sudah membayar utang politiknya selama lima tahun," ucap Donal. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Jatah Menteri untuk Parpol Dinilai untuk Respons Desakan

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.