Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Terjunkan 7.500 Personel Amankan Pidato Jokowi di Gedung DPR/MPR

Kompas.com - 15/08/2019, 17:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7.500 personel Polri diturunkan untuk pengamanan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019) besok.

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono mengatakan, personel yang disiapkan berasal dari berbagai satuan.

"(Kami menyiapkan) 7.500 personel. Kami siapkan sudah kesatuan gabungan Brimob, Sabhara dan Lalu Lintas," kata Gatot usai menghadiri Simposium Demokrasi Indonesia di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi Diprediksi Tekankan Investasi, Minim Isu Hak Rakyat

Gatot mengatakan, jumlah personel itu sebagian besar berasal dari Polda Metro Jaya. Selebihnya berasal dari kepolisian daerah lainnya.

Dalam proses pengamanan, para personel juga akan dilengkapi dengan sejumlah alat taktis seperti mobil komando pengurai massa dan baraccuda.

"Itu sudah protap pengamanan ya. Biasanya kalau ada Presiden itu, kami lapor protap ke panwas kita, ada Polri dan teman-teman TNI juga ada, Pemda juga," papar dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2019, Jumat besok.

Baca juga: Jokowi Diminta Lebih Perhatikan Isu Perempuan dalam Pidato Kenegaraan Besok

Setelah itu, Jokowi akan membacakan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI.

Kemudian di tempat yang sama, Jokowi juga akan berpidato dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-undang APBN Tahun Anggaran 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

Pidato itu disampaikan dalam rangka rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.

 

Kompas TV Menyambut hari kemerdekaan ke 74 RI, personel TNI dan Polri di Bali membentangkan Bendera Merah-Putih sepanjang seribu sembilan ratus empat puluh lima meter. Pembentangan bendera ini juga menjadi simbol untuk menjaga keutuhan NKRI. Pembentangan bendera dimulai sekitar pukul 09.00 Wita yang diikuti oleh Ketua Umum Bhayangkari Tri Tito Karnavian, Kapolda Bali Irjenpol Dr. Petrus R. Golose, Ketua Bhayangkari Daerah Bali Barbara Golose. Dari pantauan di lapangan, turut hadir juga Wakapolda Bali Brigjen Pol I Wayan Sunartha, Ketua MUDP Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. Total ada 1.700 personel Polri, 8 tokoh agama dan 45 personel TNI yang terlibat. Mereka membentangkan kain merah-putih di sepanjang jalur yang ada di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih. Jumlah 1.700 personel Polri, mengartikan bahwa angka 17 tersebut sebagai tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan panjang kain merah putih 1.945 meter dengan lebar 1,5 meter itu memiliki arti semangat perjuangan 45 demi mewujudkan Indonesia yang makmur dalam bingkai NKRI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com