Pidato Kenegaraan Jokowi Diprediksi Tekankan Investasi, Minim Isu Hak Rakyat

Kompas.com - 15/08/2019, 16:41 WIB
Suasana sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELSuasana sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan, Jumat (16/8/2019).

Koalisi masyarakat sipil menilai, Jokowi kembali akan membahas penggalakkan investasi, seperti yang sebelumnya telah disampaikan dalam pidatonya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, 14 Juli 2019.

"Rezim yang sedang berkuasa memang sangat-sangat ambisi untuk menggenjot investasi di Indonesia," kata aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Jokowi Diminta Lebih Perhatikan Isu Perempuan dalam Pidato Kenegaraan Besok

Melky mengatakan, fokus pemerintah terhadap peningkatan investasi dapat dilihat dari sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah disiapkan.

Untuk memuluskan investasi, pemerintah mengebut sejumlah aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dari RUU Pertanahan, RUU Tenaga Kerja, hingga RUU Mineral dan Batubara.

Baca juga: Jelang Pidato Kenegaraan Jokowi, YLBHI Kritisi Isu Lingkungan hingga Investasi

Namun, sebagian besar isi regulasi ini lebih berpihak pada korporasi. Di sisi lain, masyarakat terancam dirugikan karena investasi yang besar-besaran.

"Abai soal bagaimana nasib ruang hidup masyarakat yang terus tergerus, termasuk dengan kerusakan lingkungan yang semakin masif di Indonesia," ujar Melky.

Melky menilai, atas rencana penggalakkan investasi ini, Jokowi kurang memperhatikan ribuan masyarakat yang kehilangan ruang produksi mereka, dari tanah, air, hingga hutan.

Mereka yang terdampak pembangunan bisa saja diberi dana kompensasi.

Baca juga: Jika Bappenas Oke, Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Saat Pidato Kenegaraan

Namun, lama-kelamaan dana itu akan habis dan masyarakat kembali dengan realitas bahwa mereka telah kehilangan ruang produksi mereka.

"Fakta-fakta seperti ini sama sekali tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dipublikasikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Karena otaknya dalam rezim hari ini yang dipikirkan hanya soal investasi," kata Melky.

Pidato Jokowi besok diprediksi bakal menjadi angin segar bagi korporasi. Sebaliknya akan menjadi kabar buruk bagi rakyat.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil berharap Jokowi lebih memperhatikan dampak investasi besar-besaran terhadap hak-hak rakyat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X