Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Kenegaraan Jokowi Diprediksi Tekankan Investasi, Minim Isu Hak Rakyat

Kompas.com - 15/08/2019, 16:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan, Jumat (16/8/2019).

Koalisi masyarakat sipil menilai, Jokowi kembali akan membahas penggalakkan investasi, seperti yang sebelumnya telah disampaikan dalam pidatonya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, 14 Juli 2019.

"Rezim yang sedang berkuasa memang sangat-sangat ambisi untuk menggenjot investasi di Indonesia," kata aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Jokowi Diminta Lebih Perhatikan Isu Perempuan dalam Pidato Kenegaraan Besok

Melky mengatakan, fokus pemerintah terhadap peningkatan investasi dapat dilihat dari sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah disiapkan.

Untuk memuluskan investasi, pemerintah mengebut sejumlah aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dari RUU Pertanahan, RUU Tenaga Kerja, hingga RUU Mineral dan Batubara.

Baca juga: Jelang Pidato Kenegaraan Jokowi, YLBHI Kritisi Isu Lingkungan hingga Investasi

Namun, sebagian besar isi regulasi ini lebih berpihak pada korporasi. Di sisi lain, masyarakat terancam dirugikan karena investasi yang besar-besaran.

"Abai soal bagaimana nasib ruang hidup masyarakat yang terus tergerus, termasuk dengan kerusakan lingkungan yang semakin masif di Indonesia," ujar Melky.

Melky menilai, atas rencana penggalakkan investasi ini, Jokowi kurang memperhatikan ribuan masyarakat yang kehilangan ruang produksi mereka, dari tanah, air, hingga hutan.

Mereka yang terdampak pembangunan bisa saja diberi dana kompensasi.

Baca juga: Jika Bappenas Oke, Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Saat Pidato Kenegaraan

Namun, lama-kelamaan dana itu akan habis dan masyarakat kembali dengan realitas bahwa mereka telah kehilangan ruang produksi mereka.

"Fakta-fakta seperti ini sama sekali tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dipublikasikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Karena otaknya dalam rezim hari ini yang dipikirkan hanya soal investasi," kata Melky.

Pidato Jokowi besok diprediksi bakal menjadi angin segar bagi korporasi. Sebaliknya akan menjadi kabar buruk bagi rakyat.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil berharap Jokowi lebih memperhatikan dampak investasi besar-besaran terhadap hak-hak rakyat.

Kompas TV Berikut pidato kenegaraan Jokowi secara lengkap. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com