Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Terjunkan 7.500 Personel Amankan Pidato Jokowi di Gedung DPR/MPR

Kompas.com - 15/08/2019, 17:40 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7.500 personel Polri diturunkan untuk pengamanan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019) besok.

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono mengatakan, personel yang disiapkan berasal dari berbagai satuan.

"(Kami menyiapkan) 7.500 personel. Kami siapkan sudah kesatuan gabungan Brimob, Sabhara dan Lalu Lintas," kata Gatot usai menghadiri Simposium Demokrasi Indonesia di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi Diprediksi Tekankan Investasi, Minim Isu Hak Rakyat

Gatot mengatakan, jumlah personel itu sebagian besar berasal dari Polda Metro Jaya. Selebihnya berasal dari kepolisian daerah lainnya.

Dalam proses pengamanan, para personel juga akan dilengkapi dengan sejumlah alat taktis seperti mobil komando pengurai massa dan baraccuda.

"Itu sudah protap pengamanan ya. Biasanya kalau ada Presiden itu, kami lapor protap ke panwas kita, ada Polri dan teman-teman TNI juga ada, Pemda juga," papar dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2019, Jumat besok.

Baca juga: Jokowi Diminta Lebih Perhatikan Isu Perempuan dalam Pidato Kenegaraan Besok

Setelah itu, Jokowi akan membacakan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI.

Kemudian di tempat yang sama, Jokowi juga akan berpidato dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-undang APBN Tahun Anggaran 2020 disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

Pidato itu disampaikan dalam rangka rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.

 

Kompas TV Menyambut hari kemerdekaan ke 74 RI, personel TNI dan Polri di Bali membentangkan Bendera Merah-Putih sepanjang seribu sembilan ratus empat puluh lima meter. Pembentangan bendera ini juga menjadi simbol untuk menjaga keutuhan NKRI. Pembentangan bendera dimulai sekitar pukul 09.00 Wita yang diikuti oleh Ketua Umum Bhayangkari Tri Tito Karnavian, Kapolda Bali Irjenpol Dr. Petrus R. Golose, Ketua Bhayangkari Daerah Bali Barbara Golose. Dari pantauan di lapangan, turut hadir juga Wakapolda Bali Brigjen Pol I Wayan Sunartha, Ketua MUDP Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. Total ada 1.700 personel Polri, 8 tokoh agama dan 45 personel TNI yang terlibat. Mereka membentangkan kain merah-putih di sepanjang jalur yang ada di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih. Jumlah 1.700 personel Polri, mengartikan bahwa angka 17 tersebut sebagai tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan panjang kain merah putih 1.945 meter dengan lebar 1,5 meter itu memiliki arti semangat perjuangan 45 demi mewujudkan Indonesia yang makmur dalam bingkai NKRI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com