Dukungan Demokrat ke Jokowi Bisa Bertepuk Sebelah Tangan, Ini Kode Kerasnya

Kompas.com - 14/08/2019, 08:05 WIB
Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariAndreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memang hanya mengundang partai Koalisi Indonesia Kerja. Adapun kehadiran Prabowo dan Eddy dalam acara tersebut merupakan undangan khusus dari partai.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengundang Prabowo secara khusus untuk datang ke kongres saat bertemu di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Spesialnya Prabowo di Kongres PDI-P...

PDI-P juga mengundang Zulkifi Hasan dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR juga Ketua Umum PAN. Namun, Zulkifli Hasan diwakili oleh Eddy karena tak dapat hadir di acara tersebut.

"Yang kami undang adalah partai Koalisi Indonesia Kerja dan Pak Prabowo diundang secara khusus oleh Ibu Mega pada saat pertemuan di Teuku Umar," kata Hasto.

"Kemudian Pak Zulkifli diundang dalam kapasitas sebagai Ketua MPR, tapi juga melekat sebagai Ketua Umum PAN," ucapnya.

Meski tak diundang, Partai Demokrat tak berkeberatan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, PDI-P sebagai tuan rumah berhak menentukan siapa saja yang diundang dalam perhelatan penting partainya itu.

"Kami sepenuhnya memandang soal siapa yang diundang dan yang tidak menjadi privilege pihak yang punya acara, dalam hal ini PDI-P," kata Renanda.

Baca juga: Mengapa Tak Ada Elite Demokrat dan PKS di Kongres V PDI-P?

2. Dianggap terlambat

Partai Demokrat dianggap terlambat untuk merapat. Politisi PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai keinginan Partai Demokrat untuk bergabung sudah “basi” karena diungkapkan setelah hasil Pilpres 2019 diketahui.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Andreas menduga, keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja jilid II.

Ia meyakini Jokowi akan mencermati dukungan yang semakin mengalir seusai kemenangan Pilpres 2019.

"Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca-kemenangan dan mengelola dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," ucap Andreas.

Baca juga: Politisi PDI-P Nilai Demokrat Terlambat Ingin Gabung Koalisi Jokowi

Belum bulat

Setelah Kongres V PDI-P, Partai Demokrat justru semakin jelas memperlihatkan dukungannya ke koalisi pemerintah.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf untuk lima tahun ke depan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X