JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, partainya tak ingin terjebak dalam perebutan kursi ketua MPR periode 2019-2024.
PDI-P akan fokus pada agenda dan program MPR.
"PDI-P tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan ketua dan wakil ketua MPR. Karena PDI-P stressing-nya pada agenda, pada program," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Baca juga: Politisi PDI-P Nilai Demokrat Terlambat Ingin Gabung Koalisi Jokowi
Ketua DPP PDI-P itu juga mengatakan, partainya akan fokus untuk melanjutkan program MPR periode 2014-2019 yang tertunda karena adanya Pemilu serentak.
Program MPR itu adalah mengamandemen terbatas UUD 1945.
"PDI-P keluar dari situasi itu (rebutan kursi ketua MPR) dengan menawarkan agenda. Ini loh PDI-P punya agenda. Apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamandemen secara terbatas UUD 1945," ujarnya.
Baca juga: Alasan Risma Akhirnya Mau Jadi Pengurus PDI-P hingga Disebut Mega Ajaib
Basarah mengatakan, partainya tak akan mempermasalahkan jika tak mendapatkan kursi ketua MPR.
Namun, dengan harapan agenda MPR dalam mengamandemen UUD 1945 dapat terlaksana oleh pimpinan MPR berikutnya.
"Agendanya bukan agendanya PDI Perjuangan, agenda MPR sendiri untuk amandemen terbatas UU 1945 begitu, mengenai siapa pimpinannya, ya kalau agenda ini (amandemen UUD 1945) disepakati ya monggo silahkan dipilih siapa ketuanya," pungkasnya.
Baca juga: Usul Amandemen UUD 1945, PDI-P Pastikan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat
Seperti diketahui, Kursi Pimpinan MPR jadi rebutan partai politik usai Pemilu 2019.
Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadi dua parpol yang paling kentara menyuarakan keinginan duduk di kursi Pimpinan MPR.