Kompas.com - 13/08/2019, 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengatakan, dalam lima tahun terakhir, TNI sudah banyak mengeluarkan (drop out) calon perwira yang sedang menjalani pendidikan.

Hal tersebut perlu diungkap ke publik sebagai salah satu bukti nyata bahwa keputusan tetap dipertahankannya Enzo Zenz Allie di akademi militer dikarenakan hasil tesnya yang sangat baik.

"Alasan (keluarnya calon perwira) macam-macam. Ada yang karena kesehatan mereka tidak bisa ikuti standard, ada yang karena jasmani dan juga ada yang karena mental serta ideologinya," terang Andika ketika konferensi pers di Kantor Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Enzo Tetap Taruna Akmil, Kasad Sebut Indeks Bernegaranya Bagus

Andika merinci, tahun 2013, ada tiga orang taruna akademi militer yang dikeluarkan sebelum dilantik menjadi Perwira Angkatan Darat. Mereka ada yang dikeluarkan di tahun kedua dan ketiga dari pendidikannya.

Kemudian pada tahun 2015 ada satu orang, tahun 2016 ada empat orang, tahun 2018 ada lima orang, dan pada tahun 2019 ini ada dua orang yang dikeluarkan.

"Kami berharap orangtua, lingkungan dekat para taruna akademi militer dan semua orang yang menyayanginya untuk membantu mereka dalam perjalanan ini sehingga mereka benar-benar bisa menajdi perwira TNI AD sesuai harapan," kata Andika.

Enzo yang saat ini sedang mengikuti pendidikan dasar militer integratif di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, telah lulus pada tahap seleksi awal kemudian mengikuti pendidikan selanjutnya hingga menjadi perwira TNI AD.

Baca juga: Tanggapi Polemik Enzo, Moeldoko Ingatkan TNI Perketat Seleksi Masuk

Sebagai pendidik dan organisasi, terang dia, pihaknya memiliki mekanisme dalam membina mental dan membentuk para calon perwira supaya lebih baik lagi. Namun lingkungan rumah juga dinilai sangat berperan besar.

TNI AD sendiri memutuskan untuk tetap mempertahankan Enzo sebagai calon perwira TNI di akademi militer. Hal tersebut dilakukan setelah TNI melakukan tes tambahan dengan alat ukur alternatif yang telah teruji akurat dan valid serta dikembangkan selama 8 tahun.

"Kami lakukan pengukuran Sabtu-Minggu kemarin. Hasilnya dianalisis Senin (12/8/2019) kemarin. Kesimpulannya Enzo, dilihat dari indeks moderasi bernegara ternyata kalau dikonversi jadi persentase, 84 persen atau 5,9 dari maksimal 7. Indeks moderasi bernegaranya bagus," terang Andika.

 

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko angkat bicara soal Enzo Zenz Allie yang lolos taruna akademi TNI, dan diterpa isu soal organisasi yang sudah dilarang di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, pihak TNI akan melakukan penelitian personel secara bertahap untuk mengetahuinya.Mantan Panglima TNI yang kini menjabat kepala staf kepresidenan, Moeldoko menyebut sangat terbuka jika calon taruna akmil dikeluarkan jika terlibat organisasi terlarang. Ia pun menyebut saat menempuh pendidikan, calon taruna terus akan diawasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.