Kompas.com - 12/08/2019, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus mantan Panglima mengingatkan agar TNI memperketat seleksi masuk.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi polemik lolosnya calon taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Allie dalam seleksi.

"Saya belum koordinasi lagi sama panglima TNI. Saya akan sampaikan ke Panglima agar diwaspadai lagi," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca juga: BIN Minta Tudingan terhadap Taruna Akmil Enzo Allie Harus Obyektif

Namun, Moeldoko menilai lolosnya Enzo dalam seleksi Akmil bukan berarti TNI kecolongan.

Ia pun meyakini proses pendidikan di Akmil akan menghasilkan para taruna yang nasionalis.

Sebab, proses penilaian dan pengecekan ideologi di TNI berlangsung secara berkelanjutan.

"Istilahnya bukan kecolongan. Artinya, bahwa sesuatu itu undetected. Tetapi ingat, di TNI itu penilaian terus menerus, sangat ketat. Pasti akan ketahuan nanti kalau muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku," lanjut dia.

Baca juga: Tanpa Permintaan TNI, Kemenkominfo Tak Akan Telusuri Akun Medsos Enzo

Sebelumnya, TNI telah meneliti informasi terkait calon taruna di Akademi Militer-nya, Enzo Zenz Allie, saat ia ikut seleksi, termasuk akun media sosialnya.

"Pada saat seleksi MI (mental ideologi) itu, selain tertulis juga ada wawancara, pada saat wawancara, pewawancara itu bawa laptop, ditanya kamu punya akun medsos apa, 'ya akun saya ini, ini, ini', setiap orang ditanya hal yang sama," ucap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Kompas TV Jubir Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto meminta TNI memverifikasi lebih jauh terkait latar belakang calon taruna di akademi militer Enzo Zenz Allie. Menurut Wawan ideologi merupakan dasar penting untuk seorang tentara.<br /> <br /> Menurut jubir BIN, TNI harus memastikan setiap calon taruna tak terkecuali Enzo harus steril dari ideologi yang berbeda. Apalagi menurut Wawan aparat penegak hukum juga berpotensi rentam terpengaruh paham radikalisme. Untuk itu, Wawan menegaskan perekrutan aparat perlu diperketat agar tidak mempertaruhkan keamanan negara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Nasional
Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.