Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2019, 16:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus mantan Panglima mengingatkan agar TNI memperketat seleksi masuk.

Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi polemik lolosnya calon taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Allie dalam seleksi.

"Saya belum koordinasi lagi sama panglima TNI. Saya akan sampaikan ke Panglima agar diwaspadai lagi," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca juga: BIN Minta Tudingan terhadap Taruna Akmil Enzo Allie Harus Obyektif

Namun, Moeldoko menilai lolosnya Enzo dalam seleksi Akmil bukan berarti TNI kecolongan.

Ia pun meyakini proses pendidikan di Akmil akan menghasilkan para taruna yang nasionalis.

Sebab, proses penilaian dan pengecekan ideologi di TNI berlangsung secara berkelanjutan.

"Istilahnya bukan kecolongan. Artinya, bahwa sesuatu itu undetected. Tetapi ingat, di TNI itu penilaian terus menerus, sangat ketat. Pasti akan ketahuan nanti kalau muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku," lanjut dia.

Baca juga: Tanpa Permintaan TNI, Kemenkominfo Tak Akan Telusuri Akun Medsos Enzo

Sebelumnya, TNI telah meneliti informasi terkait calon taruna di Akademi Militer-nya, Enzo Zenz Allie, saat ia ikut seleksi, termasuk akun media sosialnya.

"Pada saat seleksi MI (mental ideologi) itu, selain tertulis juga ada wawancara, pada saat wawancara, pewawancara itu bawa laptop, ditanya kamu punya akun medsos apa, 'ya akun saya ini, ini, ini', setiap orang ditanya hal yang sama," ucap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Kompas TV Jubir Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto meminta TNI memverifikasi lebih jauh terkait latar belakang calon taruna di akademi militer Enzo Zenz Allie. Menurut Wawan ideologi merupakan dasar penting untuk seorang tentara.<br /> <br /> Menurut jubir BIN, TNI harus memastikan setiap calon taruna tak terkecuali Enzo harus steril dari ideologi yang berbeda. Apalagi menurut Wawan aparat penegak hukum juga berpotensi rentam terpengaruh paham radikalisme. Untuk itu, Wawan menegaskan perekrutan aparat perlu diperketat agar tidak mempertaruhkan keamanan negara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com