Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Pesan Presiden Jokowi, Jangan Sampai Golkar Pecah

Kompas.com - 13/08/2019, 11:40 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Usai pertemuan, Bambang mengaku tidak membicarakan hal yang serius dengan Presiden Joko Widodo.

Namun, ia menuturkan, salah satu pesan Presiden Jokowi adalah jangan sampai Partai Golkar pecah.

"Kita bicara ringan saja. Ya membicarakan perkembangan partai (Golkar), ada soal munas juga. Saya sudah mencalonkan sebagai ketua umum, Pak Jokowi mempersilahkan yang penting demokratis, pesannya beliau jangan sampai Golkar pecah," ujar Bambang.

Baca juga: Aburizal Bakrie Sebut Tak Ada Polemik Internal Golkar Jelang Munas

Ia menambahkan, saat ini Golkar diharapkan dapat segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) guna menegaskan arah politik partai.

Diketahui, Munas Golkar akan digelar Desember 2019.

"Menurut saya, sebaiknya Munas itu sebelum Oktober agar konsolidasi partai bisa berjalan dengan baik, terutama pada pusat-pusat kepemimpinan partai, dan Pilkada 2020. Tapi, saya serahkan semua pada mekanisme musyawarah," paparnya kemudian.

Baca juga: Momen Idul Adha, Airlangga Hartarto Ingatkan Kader Golkar Jadi Poltisi Bersih

Diberitakan sebelumnya, setidaknya empat orang telah menyatakan siap maju sebagai caketum periode mendatang.

Mereka adalah Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

Bambang Soesatyo saat ini menjabat sebagai ketua DPR. Di partai, dia menjabat sebagai wakil koordinator bidang pratama.

Ali Yahya merupakan Ketua Umum Satuan Karya Ulama Partai Golkar.

Baca juga: Sadar Suaranya Tak Sebanyak PDI-P, Golkar Tidak Minta Jatah Kursi Menteri Terbanyak

Sementara itu, Ulla Nuchrawatty adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar.

Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto belum secara resmi mendeklarasikan diri maju kembali dalam pencalonan kendati telah mendapat dukungan dari Organisasi pendiri Partai Golkar Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

Baca juga: Aburizal Bakrie Berharap Golkar Usung Capres-Cawapres Sendiri pada 2024

Dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019, Kosgoro 1957 menyampaikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto.

"Muspinas V Kosgoro menyatakan, mencalonkan, mendukung dan siap bekerja memenangkan kader Kosgoro 1957 Bapak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar 2019-2024," kata Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Maluku Utara Edi Langkara membacakan hasil Muspinas V Kosgoro.

Kompas TV Bursa pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar kian panas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo mendeklarasikan diri sebagai penantang Airlangga Hartarto sebagai Calon Ketua Umum Golkar. Selain Bambang Susatyo ada 3 politisi golkar yang mendeklarasikan diri maju menjadi calon ketua umum. Mereka adalah Ali Yahya, Ulla Nuchrawati dan Marlinda Wati. Mereka menilai perlu ada evaluasi atas kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Salah satunya Partai Golkar gagal memenuhi target suara di Pemilu Legislatif 2019. Bambang Soesatyo meminta tidak ada intimidasi atau ancaman terhadap para pendukungnya serta menolak Musyawarah Nasional jika diarahkan untuk memilih calon tunggal. #PartaiGolkar #CalonKetuaUmum #BambangSoesatyo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com