Salin Artikel

Bambang Soesatyo: Pesan Presiden Jokowi, Jangan Sampai Golkar Pecah

Usai pertemuan, Bambang mengaku tidak membicarakan hal yang serius dengan Presiden Joko Widodo.

Namun, ia menuturkan, salah satu pesan Presiden Jokowi adalah jangan sampai Partai Golkar pecah.

"Kita bicara ringan saja. Ya membicarakan perkembangan partai (Golkar), ada soal munas juga. Saya sudah mencalonkan sebagai ketua umum, Pak Jokowi mempersilahkan yang penting demokratis, pesannya beliau jangan sampai Golkar pecah," ujar Bambang.

Ia menambahkan, saat ini Golkar diharapkan dapat segera melakukan Musyawarah Nasional (Munas) guna menegaskan arah politik partai.

Diketahui, Munas Golkar akan digelar Desember 2019.

"Menurut saya, sebaiknya Munas itu sebelum Oktober agar konsolidasi partai bisa berjalan dengan baik, terutama pada pusat-pusat kepemimpinan partai, dan Pilkada 2020. Tapi, saya serahkan semua pada mekanisme musyawarah," paparnya kemudian.

Diberitakan sebelumnya, setidaknya empat orang telah menyatakan siap maju sebagai caketum periode mendatang.

Mereka adalah Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

Bambang Soesatyo saat ini menjabat sebagai ketua DPR. Di partai, dia menjabat sebagai wakil koordinator bidang pratama.

Ali Yahya merupakan Ketua Umum Satuan Karya Ulama Partai Golkar.

Sementara itu, Ulla Nuchrawatty adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar.

Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto belum secara resmi mendeklarasikan diri maju kembali dalam pencalonan kendati telah mendapat dukungan dari Organisasi pendiri Partai Golkar Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

Dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019, Kosgoro 1957 menyampaikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto.

"Muspinas V Kosgoro menyatakan, mencalonkan, mendukung dan siap bekerja memenangkan kader Kosgoro 1957 Bapak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar 2019-2024," kata Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Maluku Utara Edi Langkara membacakan hasil Muspinas V Kosgoro.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/13/11402101/bambang-soesatyo-pesan-presiden-jokowi-jangan-sampai-golkar-pecah

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke