KILAS

Kinerja Belum Efektif, MPR Minta Kewenangan Buat GBHN Dikembalikan

Kompas.com - 12/08/2019, 19:01 WIB
Diskusi Empat Pilar MPR yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/8/2019). Dok. MPR RIDiskusi Empat Pilar MPR yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/8/2019).

KOMPAS.com – Kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyar ( MPR) sebagai lembaga parlemen negara dinilai tidak berjalan efektif. Ini dilihat dari kegiatannya yang hanya melakukan Sidang Tahunan dan Sosialisasi Empat Pilar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sektretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Berangkat dari situ, ia meminta kewenangan MPR dapat dikembalikan, terutama dalam membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kendati sudah ada Undang Undang (UU) Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang (RPJPMP), Saleh mengakui GBHN masih sangat penting.

Pasalnya, bila tidak menggunakan haluan maka arah pembangunan antar periode Presiden menjadi tak akur.

Contohnya, antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Masing-masing memiliki visi dan misi pembangunan tersendiri.

Baca juga: Edhy Prabowo: MPR Masih Jauh...

“Bila pembangunan dalam era selanjutnya berubah maka akan membuat pembangunan tak berkesinambungan," tutur dia seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan kembali MPR, Saleh mengatakan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kembali menegaskan Ketetapan MPR.

Posisi Ketetapan MPR dalam tata peraturan perundangan yang berlaku di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan di atas UU. Dengan begitu, arah program pembangunan dari pemerintah bisa dievaluasi.

Kedua, lanjut Saleh, adalah memberi kewenangan pada MPR untuk menafsirkan UUD. “Bila semua langkah-langkah tadi dilakukan maka Sidang Tahunan (ST) MPR menjadi optimal," ujar dia

Baca juga: Fadli Zon Setuju Usulan Wasekjen PAN soal Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X