Kompas.com - 12/08/2019, 19:01 WIB
Diskusi Empat Pilar MPR yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/8/2019). Dok. MPR RIDiskusi Empat Pilar MPR yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/8/2019).

KOMPAS.com – Kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyar (MPR) sebagai lembaga parlemen negara dinilai tidak berjalan efektif. Ini dilihat dari kegiatannya yang hanya melakukan Sidang Tahunan dan Sosialisasi Empat Pilar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sektretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Berangkat dari situ, ia meminta kewenangan MPR dapat dikembalikan, terutama dalam membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kendati sudah ada Undang Undang (UU) Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang (RPJPMP), Saleh mengakui GBHN masih sangat penting.

Pasalnya, bila tidak menggunakan haluan maka arah pembangunan antar periode Presiden menjadi tak akur.

Contohnya, antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masing-masing memiliki visi dan misi pembangunan tersendiri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Edhy Prabowo: MPR Masih Jauh...

“Bila pembangunan dalam era selanjutnya berubah maka akan membuat pembangunan tak berkesinambungan," tutur dia seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan kembali MPR, Saleh mengatakan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kembali menegaskan Ketetapan MPR.

Posisi Ketetapan MPR dalam tata peraturan perundangan yang berlaku di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan di atas UU. Dengan begitu, arah program pembangunan dari pemerintah bisa dievaluasi.

Kedua, lanjut Saleh, adalah memberi kewenangan pada MPR untuk menafsirkan UUD. “Bila semua langkah-langkah tadi dilakukan maka Sidang Tahunan (ST) MPR menjadi optimal," ujar dia

Baca juga: Fadli Zon Setuju Usulan Wasekjen PAN soal Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.