KILAS

DPR: Pengembangan Teknologi Pertanian Dibutuhkan untuk Tekan Impor

Kompas.com - 12/08/2019, 18:01 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo Dok. Humas DPR RIKetua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai pemenuhan kebutuhan pangan tanpa perlu melakukan impor merupakan salah satu masalah pertanian yang harus mampu ditangani Indonesia.

“Bagaimana kalau bisa kita itu tidak impor. Impor memang tidak dilarang, tapi masa sih harus impor? Padahal seharusnya bisa. Nah, ini yang harus kita luruskan,” ujar Edhy.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki berbagai aspek pendukung produksi pertanian secara mandiri, yakni memiliki lahan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang memadai.

Hal itu disampaikan Edhy saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Resource Governance for Future Agriculture" di Kampus Institut Pertanian Bogor ( IPB), Bogor, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Rusia Impor Produk Jawa Tengah Senilai 6 Juta Dollar AS

Dalam acara itu, dilaksanakan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan IPB.

Untuk itu, dia meminta IPB untuk dapat memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian.

“Tujuan akhirnya bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi,” terangnya.

Butuh biaya besar

Edhy menyadari, untuk mengembangkan teknologi dibutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, dia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian angkanya cukup besar.

Di sisi lain, menurutnya, efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian. Alhasil, jika nantinya anggaran pertanian ditambah, harus mampu mengurangi angka impor bahan pangan.

Baca juga: Ingin Impor Buah Indonesia, Argentina Siap Alih Teknologi Pertanian dengan RI

“Ya, jangan sampai kita membesarkan anggaran, tapi ujungnya juga produktivitasnya sama, jadi impornya masih jalan terus,” terang Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X