Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

DPR: Pengembangan Teknologi Pertanian Dibutuhkan untuk Tekan Impor

Kompas.com - 12/08/2019, 18:01 WIB
Anissa DW,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai pemenuhan kebutuhan pangan tanpa perlu melakukan impor merupakan salah satu masalah pertanian yang harus mampu ditangani Indonesia.

“Bagaimana kalau bisa kita itu tidak impor. Impor memang tidak dilarang, tapi masa sih harus impor? Padahal seharusnya bisa. Nah, ini yang harus kita luruskan,” ujar Edhy.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki berbagai aspek pendukung produksi pertanian secara mandiri, yakni memiliki lahan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang memadai.

Hal itu disampaikan Edhy saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Resource Governance for Future Agriculture" di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Rusia Impor Produk Jawa Tengah Senilai 6 Juta Dollar AS

Dalam acara itu, dilaksanakan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan IPB.

Untuk itu, dia meminta IPB untuk dapat memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian.

“Tujuan akhirnya bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi,” terangnya.

Butuh biaya besar

Edhy menyadari, untuk mengembangkan teknologi dibutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, dia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian angkanya cukup besar.

Di sisi lain, menurutnya, efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian. Alhasil, jika nantinya anggaran pertanian ditambah, harus mampu mengurangi angka impor bahan pangan.

Baca juga: Ingin Impor Buah Indonesia, Argentina Siap Alih Teknologi Pertanian dengan RI

“Ya, jangan sampai kita membesarkan anggaran, tapi ujungnya juga produktivitasnya sama, jadi impornya masih jalan terus,” terang Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Selain itu, dia pun mengatakan, siap untuk membuka jalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar IPB dapat menerima anggaran dari APBN.

Dirinya siap pula untuk melibatkan KPK maupun penegak hukum lainnya guna menghindari adanya penyelewengan anggaran untuk penelitian tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Sekolah Bisnis IPB Syamsul Maarif mengatakan, IPB sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian. Termasuk mengembangkan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi, sehingga dapat menyejahterakan petani.

Baca juga: Idul Adha, Pakar IPB: 6 Kesalahan Umum dalam Tangani Hewan Kurban

Dia pun menyatakan kesiapan IPB untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi pertanian. Menurutnya, IPB bahkan sudah memiliki sistem pendukung yang dibutuhkan.

“Jadi,tantangan dari Pak Edhy saya kira akan gayung bersambut. Karena kami sebagai sekolah bisnis, kami akan berpikir bagaimana bisnis di pertanian bisa menjadi lebih bagus lagi,” pungkas Syamsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com