Edhy Prabowo: MPR Masih Jauh...

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum memikirkan langkah strategis mengenai posisi kursi Ketua MPR RI.

Menurut dia, setiap partai politik di parlemen terbuka peluang untuk menempati posisi pimpinan MPR.

"MPR masih jauh. Semua partai berpeluang menjadi Ketua MPR, termasuk Gerindra," ujar Edhy ketika dijumpai di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon Setuju Usulan Wasekjen PAN soal Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

Sejauh ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah terang-terangan menyatakan bahwa Ketua MPR sudah dipegang kader partainya.

Sebab, mereka mengklaim memiliki kursi terbanyak kedua di parlemen setelah PDI Perjuangan.

Selain itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah sebelumnya juga menyatakan, partainya membuka peluang bagi Koalisi Adil Makmur untuk menduduki kursi pimpinan MPR agar jabatan itu dapat terpilih secara aklamasi.

Baca juga: PDI-P Ingin Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas

Menanggapi dinamika itu, Edhy pun sekali lagi menegaskan bahwa setiap partai politik bisa punya peluang yang sama. Tergantung bagaimana kesepakatan nantinya di parlemen.

"Semua punya peluang, tidak ada keterbatasan siapa yang berhak. Yang menentukan adalah di forum," kata Edhy.

Edhy mengatakan, pihaknya merasa tidak perlu proaktif melakukan lobi dengan partai lain di luar koalisi. Sebab, di parlemen pun masing-masing fraksi tetap menjalin komunikasi dengan baik.

"Kami tetap komunikasi dan terbuka dengan semua partai," kata dia.

Baca juga: Mega Ingin Pimpinan MPR Dipilih Aklamasi, PDI-P Buka Pintu Bagi Koalisi Adil Makmur

Pernyataan Edhy Prabowo ini tampak berbeda dibandingkan rekannya, Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI Sodik Mudjahid.

Sodik, beberapa waktu lalu, mengusulkan, partainya sebaiknya mendapat kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi setelah Pilpres 2019.

"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan Ketua MPR," kata Sodik dalam keterangan tertulis.