Kompas.com - 12/08/2019, 12:30 WIB
Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu di Gedung Trans, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018). Kompas.com/Tri Susanto SetiawanWakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu di Gedung Trans, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Awalnya, ia mengungkapkan pertemuannya dengan Tjahjo hanya membahas masalah internal pengelolaan Kota Palu.

Namun, di sela-sela pembahasan itu, Tjahjo, kata Pasha, sempat menyinggung eskalasi politik di Sulawesi Tengah yang pada 2020 akan menggelar pilkada.

Saat menyinggung perbincangan politik dengan Tjahjo, Pasha mengaku sempat ditanya oleh Mendagri apakah dirinya akan maju sebagai Calon Wali Kota Palu atau Calon Gubernur Sulawesi Tengah di Pilkada 2020.

Baca juga: Wakil Wali Kota Palu Pasha Ungu Temui Mendagri, Bahas Masalah Internal

"Tadi sempat ada yang disampaikan (Mendagri), tahun depan gimana (maju di Pilkada) Sulteng, (atau di Pilkada) Palu, gimana? Seperti itu saja. Tapi tidak ada hal-hal yang sampai pembahasannya 'nanti gimana, kamu sama siapa', enggak sampai kayak gitu," ungkap Pasha.

"Tadi cuma nanya aja, 'Pasha gimana, mau maju lagi apa enggak'. Saya bilang ya, (mohon) petunjuknya, Pak Menteri," ujar Pasha lantas tertawa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengaku tak menutup peluang di Pilkada 2020 untuk maju sebagai calon gubernur ataupun calon wali kota.

Namun, Pasha masih ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Palu.

Baca juga: Ditanya soal Keinginan Maju Jadi Cagub Sulteng, Ini Kata Pasha Ungu

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X