Wajah Lama yang Mendominasi, Menteri Jokowi hingga Anak Megawati...

Kompas.com - 11/08/2019, 06:39 WIB
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima hasil Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima hasil Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri melantik 26 kadernya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024.

Prosesi pelantikan dilakukan pada penutupan Kongres ke V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

Namun, struktur kepengurusan baru tersebut masih diisi oleh wajah-wajah lama. Setidaknya, 20 kader yang menjabat di periode sebelumnya kembali masuk ke dalam kepengurusan baru PDI-P.

Contohnya posisi sekretaris jenderal. Megawati masih memercayakan jabatan Sekjen pada Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Hasto Dua Kali Jadi Sekjen PDI-P Dinilai Bentuk Reward dari Mega

Politikus senior PDI-P Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Hasto kembali terpilih sebagai Sekjen. Menurut dia, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi Megawati dalam memilih posisi Sekjen.

Hasto dinilai berhasil membawa partai berlambang banteng itu menang pemilu dua kali berturut-turut. Pada Pemilu 2014 dan 2019, PDI-P memeroleh suara terbanyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, lanjut Tjahjo, Hasto juga dinilai berhasil saat menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Dia dipilih kembali mungkin Ibu Ketum mempertimbangkan Pak Hasto sebagai Sekjen, menang Pemilu juga sebagai sekretaris tim sukses Pak Jokowi kan juga menang Pilpres," ujar Tjahjo di lokasi kongres.

Dua Anak Megawati

Dua anak Megawati, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani kembali terpilih dalam struktur kepengurusan.

Prananda ditunjuk Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

Sebelumnya, Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDI-P 2015-2020. Ia juga menjadi Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi.

Sementara itu Puan dipercaya memegang jabatan Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan.

Puan sebelumnya dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga. Saat ini ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Baca juga: Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Megawati sempat bercerita bahwa Puan sering bertanya-tanya kepadanya, apakah akan ditugaskan sebagai menteri atau menjadi anggota DPR pada periode 2019-2024.

"Mbak Puan sudah bolak-balik tanya, nanti saya ini ditugasi ke legislatif atau ke eksekutif?" ucap Megawati.

Kepada Puan, Megawati hanya menjawab singkat. Ia meminta Puan bersabar dan mengingatkan bahwa posisi di kursi legislatif maupun eksekutif sama-sama baik.

"Ya entar saja tunggu, (legislatif dan eksekutif) sama-sama penting," ucap Mega.

Wajah lama lain yang mengisi struktur yakni Utut Adianto sebagai Wakil Sekjen.

Ada pula nama Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Sukur Nababan, I Made Urip, Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah, Ribka Tjiptaning, Nusirwan Sujono, Sri Rahayu, Mindo Sianipar, Wiranti Sukamdani, Eriko Sotarduga dan Hamka Haq.

Seluruhnya menjabat sebagai Ketua DPP dengan bidang masing-masing.

Posisi bendahara umum masih dijabat oleh Olly Dondokambey. Ia didampingi Rudianto Tjen dan Yuliari Peter Batubara sebagai wakilnya.

Yasonna dan Risma

Terdapat enam nama baru dalam struktur DPP. Namun sebenarnya mereka juga bukan sosok yang asing di internal PDI-P.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan.

Ada pula Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan.

Megawati mengaku, baru menghubungi dan meminta kesediaan Risma pada Jumat (9/8/2019).

Ketika ditawari, ternyata Risma bersedia.

"Saya pikir ajaib juga, kok mau ya? Tapi orangnya saat ini sedang membongkar sekolah. Ketua DPP Bidang Kebudayaan adalah Tri Rismaharini," kata Megawati.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini Dinilai Bisa Gantikan Sosok Jokowi

Namun Risma tidak hadir saat pelantikan karena harus kembali ke Surabaya.

Empat pengurus lainnya yakni, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program dan Kerakyatan Sadar Restuwati, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan Arief Wibowo, Ketua DPP Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto dan Ketua DPP Bidang Perekonomian Said Abdullah.

Regenerasi?

Struktur kepengurusan baru yang didominasi oleh wajah-wajah lama ini menimbulkan pertanyaan terkait regenerasi partai.

Saat memberikan keterangan seusai pelantikan, Megawati menegaskan bahwa regenerasi bukan hal yang menjadi masalah di PDI-P.

Sebab, partai berlambang banteng itu telah memiliki proses regenerasi yang dijalankan sejak dulu.

"Sudah ada sebuah proses baku di dalam regenerasi. Artinya di kami itu semuanya dimulai dari bawah," kata Megawati.

Baca juga: Diumumkan Megawati, Ini Susunan Pengurus Baru PDI-P Periode 2019-2024

Menurut Megawati, partainya selalu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap seluruh kader.

Tujuannya untuk mengetahui kader mana yang tepat untuk ditempatkan di struktur partai, legislatif atau eksekutif. Uji kepatutan dan kelayakan diterapkan dari mulai tingkat daerah hingga pusat.

"Itu ditanya pengetahuan secara ideologi, kemantapannya sebagai kader partai. Lalu berikutnya selain fit and proper test itu ada wawancara untuk mempertajam," ujar Megawati.

Selanjutnya, partai berlambang banteng itu juga melakukan psikotes untuk mencari kader-kader yang memiliki bakat sebagai calon pemimpin.

Para kader yang direkrut juga diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai.

"Itulah cara PDI-P merekrut yang namanya kader untuk nanti memperbanyak mereka yang bisa dijadikan pemimpin maupun calon-calon pemimpin yang didatangkan dari PDI Perjuangan," ujar Presiden ke-5 RI itu.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.