Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajah Lama yang Mendominasi, Menteri Jokowi hingga Anak Megawati...

Kompas.com - 11/08/2019, 06:39 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri melantik 26 kadernya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024.

Prosesi pelantikan dilakukan pada penutupan Kongres ke V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

Namun, struktur kepengurusan baru tersebut masih diisi oleh wajah-wajah lama. Setidaknya, 20 kader yang menjabat di periode sebelumnya kembali masuk ke dalam kepengurusan baru PDI-P.

Contohnya posisi sekretaris jenderal. Megawati masih memercayakan jabatan Sekjen pada Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Hasto Dua Kali Jadi Sekjen PDI-P Dinilai Bentuk Reward dari Mega

Politikus senior PDI-P Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Hasto kembali terpilih sebagai Sekjen. Menurut dia, ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi Megawati dalam memilih posisi Sekjen.

Hasto dinilai berhasil membawa partai berlambang banteng itu menang pemilu dua kali berturut-turut. Pada Pemilu 2014 dan 2019, PDI-P memeroleh suara terbanyak.

Selain itu, lanjut Tjahjo, Hasto juga dinilai berhasil saat menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Dia dipilih kembali mungkin Ibu Ketum mempertimbangkan Pak Hasto sebagai Sekjen, menang Pemilu juga sebagai sekretaris tim sukses Pak Jokowi kan juga menang Pilpres," ujar Tjahjo di lokasi kongres.

Dua Anak Megawati

Dua anak Megawati, yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani kembali terpilih dalam struktur kepengurusan.

Prananda ditunjuk Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

Sebelumnya, Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PDI-P 2015-2020. Ia juga menjadi Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi.

Sementara itu Puan dipercaya memegang jabatan Ketua Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan.

Puan sebelumnya dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga. Saat ini ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Baca juga: Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Megawati sempat bercerita bahwa Puan sering bertanya-tanya kepadanya, apakah akan ditugaskan sebagai menteri atau menjadi anggota DPR pada periode 2019-2024.

"Mbak Puan sudah bolak-balik tanya, nanti saya ini ditugasi ke legislatif atau ke eksekutif?" ucap Megawati.

Kepada Puan, Megawati hanya menjawab singkat. Ia meminta Puan bersabar dan mengingatkan bahwa posisi di kursi legislatif maupun eksekutif sama-sama baik.

"Ya entar saja tunggu, (legislatif dan eksekutif) sama-sama penting," ucap Mega.

Wajah lama lain yang mengisi struktur yakni Utut Adianto sebagai Wakil Sekjen.

Ada pula nama Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Sukur Nababan, I Made Urip, Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah, Ribka Tjiptaning, Nusirwan Sujono, Sri Rahayu, Mindo Sianipar, Wiranti Sukamdani, Eriko Sotarduga dan Hamka Haq.

Seluruhnya menjabat sebagai Ketua DPP dengan bidang masing-masing.

Posisi bendahara umum masih dijabat oleh Olly Dondokambey. Ia didampingi Rudianto Tjen dan Yuliari Peter Batubara sebagai wakilnya.

Yasonna dan Risma

Terdapat enam nama baru dalam struktur DPP. Namun sebenarnya mereka juga bukan sosok yang asing di internal PDI-P.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan.

Ada pula Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan.

Megawati mengaku, baru menghubungi dan meminta kesediaan Risma pada Jumat (9/8/2019).

Ketika ditawari, ternyata Risma bersedia.

"Saya pikir ajaib juga, kok mau ya? Tapi orangnya saat ini sedang membongkar sekolah. Ketua DPP Bidang Kebudayaan adalah Tri Rismaharini," kata Megawati.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini Dinilai Bisa Gantikan Sosok Jokowi

Namun Risma tidak hadir saat pelantikan karena harus kembali ke Surabaya.

Empat pengurus lainnya yakni, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program dan Kerakyatan Sadar Restuwati, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan Arief Wibowo, Ketua DPP Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto dan Ketua DPP Bidang Perekonomian Said Abdullah.

Regenerasi?

Struktur kepengurusan baru yang didominasi oleh wajah-wajah lama ini menimbulkan pertanyaan terkait regenerasi partai.

Saat memberikan keterangan seusai pelantikan, Megawati menegaskan bahwa regenerasi bukan hal yang menjadi masalah di PDI-P.

Sebab, partai berlambang banteng itu telah memiliki proses regenerasi yang dijalankan sejak dulu.

"Sudah ada sebuah proses baku di dalam regenerasi. Artinya di kami itu semuanya dimulai dari bawah," kata Megawati.

Baca juga: Diumumkan Megawati, Ini Susunan Pengurus Baru PDI-P Periode 2019-2024

Menurut Megawati, partainya selalu melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap seluruh kader.

Tujuannya untuk mengetahui kader mana yang tepat untuk ditempatkan di struktur partai, legislatif atau eksekutif. Uji kepatutan dan kelayakan diterapkan dari mulai tingkat daerah hingga pusat.

"Itu ditanya pengetahuan secara ideologi, kemantapannya sebagai kader partai. Lalu berikutnya selain fit and proper test itu ada wawancara untuk mempertajam," ujar Megawati.

Selanjutnya, partai berlambang banteng itu juga melakukan psikotes untuk mencari kader-kader yang memiliki bakat sebagai calon pemimpin.

Para kader yang direkrut juga diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai.

"Itulah cara PDI-P merekrut yang namanya kader untuk nanti memperbanyak mereka yang bisa dijadikan pemimpin maupun calon-calon pemimpin yang didatangkan dari PDI Perjuangan," ujar Presiden ke-5 RI itu.

 

Kompas TV Kongres PDI-P kelima di Bali telah berakhir. Selain pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kongres juga telah mengukuhkan kepengurusan baru, nama-nama seperti Tri Rismaharini dan prananda masuk dalam jajaran Ketua DPP PDI Perjuangan.<br /> Lebih lengkap soal agenda politik PDI Perjuangan setelah kongres kelima ini. Kita tanyakan langsung dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com