Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Nasdem Tunjukkan Tanda Perlawanan tapi Tak Akan Oposisi

Kompas.com - 03/08/2019, 08:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu merupakan warning atau peringatan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ubedilah mengatakan, pertemuan para elite politik merupakan peristiwa simbolik dalam dunia politik yang dapat ditafsirkan sebagai bagian dari makna politik.

Dengan demikian, ketika Surya Paloh bertemu Anies Baswedan dalam waktu yang sama dengan pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, maka pertemuan tersebut menjadi pertemuan tak biasa.

"Pertemuan itu (Surya Paloh dan Anies Baswedan) pertanda politik atau warning politik untuk Jokowi kalau beliau memberi banyak ruang banyak untuk Gerindra," ujar Ubedilah di kawasan TMII, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Manuver Nasdem kepada Anies, Sinyal Perpecahan Koalisi Jokowi...

Partai Nasdem yang selama ini berada di barisan Jokowi, bahkan mengusung Jokowi sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 lalu, dikatakannya memungkinkan memilih jalan berbeda dengan Jokowi di pemerintahan baru nanti.

Kendati demikian, kata dia, tidak ada watak oposisi yang dimiliki oleh partai Nasdem. Sejak berdiri, partai tersebut sudah merupakan bagian dari kekuasaan negeri ini, karena tokoh-tokohnya yang mmerupakan bagian dari penguasa era orde baru.

"Jadi meskipun ada tanda-tanda perlawanan ke Jokowi, menurut saya, Nasdem tidak akan memilih watak oposisi," kata dia.

Baca juga: Sinyal Dukungan Partai Nasdem untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024..

Apa yang dilakukan Nasdem dengan bertemu Anies Baswedan beberapa waktu lalu juga dinilai Ubedilah hanya untuk meningkatkan nilai tawar di hadapan Jokowi.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Nasdem memerlukan satu strategi agar mendapatkan kursi kabinet lebih banyak dibandingkan partai lain di pemerintahan baru nanti.

Seperti diketahui, pertemuan antara Surya Paloh dan Anies Baswedan dilaksanakan di Kantor DPP Nasdem di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019).

Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai sumber penyakit yang diderita PAN ada di elite politiknya.KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai sumber penyakit yang diderita PAN ada di elite politiknya.

Baca juga: Pertemuan Ketum Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar, Sinyal Kekecewaan Koalisi?

Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh sempat menyampaikan dukungannya kepada Anies apabila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu maju sebagai calon presiden 2024 mendatang.

Di hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan Megawati dan Prabowo sendiri berlangsung setelah sebelumnya Prabowo bertemu dengan Jokowi pada Sabtu (13/7/2019) di Stasiun MRT Lebak Bulus.

Pertemuan Prabowo dengan keduanya banyak dispekulasikan masyarakat bahwa Gerindra kemungkinan akan mendukung pemerintahan Jokowi nanti dan tidak lagi menjadi oposisi seperti saat ini.

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh setelah bertemu dengan dengan Anies Baswedan menyampaikan dukungan untuk Anies maju sebagai capres. Respon pun bermunculan terkait dukungan ini termasuk dari kalangan partai pendukung Jokowi. Seriuskan Nasdem memberi dukungan untuk Anies Baswedan. Kita membahasnya dengan ketua Dpp Partai Solidaritas Indonesia ,Tsamara Amani dan lewat sambungan telepon sudah bersama Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari. #Nasdem #PSI #AniesBaswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com