Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks, Surat Edaran PLN Sediakan Peminjaman Genset

Kompas.com - 08/08/2019, 17:18 WIB
Retia Kartika Dewi,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliran listrik yang mati pada Minggu (4/8/2019) menimbulkan kepanikan karena terganggunya pelayanan publik dan saluran telekomunikasi.

Peristiwa ini juga diikuti beredarnya beragam informasi di masyarakat.

Salah satunya, beredar surat edaran berisi informasi pemadaman listrik di daerah Bintara, Penggilingan, Tangerang.

Pada surat edaran itu tertulis, pemadaman listrik terjadi karena adanya pelaksanaan pemeliharaan jaringan 20 KV Recloser CSB dan pemulihan Gardu/Travo listrik yang mengalami overload pada Kamis-Jumat, 8-9 Agustus 2019, pukul 09.00-19.30 WIB.

Informasi lainnya pada surat yang mengatasnamakan PT PLN (Persero) itu, akibat adanya rencana pemadaman listrik, PLN menyediakan layanan peminjaman genset untuk menyuplai listrik di bangunan tertentu.

Peminjaman genset disebutkan tanpa biaya alias gratis.

Selengkapnya, berikut isi surat tersebut:

"Terkait dengan hal tersebut di atas, kami berharap saudara mempersiapkan segala sesuatunya. Kami siap membantu jika saudara membutuhkan energi listrik yang bersifat mendesak dalam bentuk bantuan unit genset atau bantuan lainnya seperti sambungan darurat.

Bantuan yang kami berikan bersifat dipinjamkan sampai dengan nyala kembali atau Normal.

Serta tidak dikenakan biaya (sudah termasuk BBM), jika persediaan unit masih ada. Seluruh pelaksanaan akan dikerjakan oleh petugas pelayanan teknik kami.

Saran dari kami untuk tidak memberikan tip kepada petugas pelayanan teknik kami, karena di luar prosedur aturan kami.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih."

Informasi ini dipastikan hoaks.

Senior Manager Affairs PLN UID Jakarta Raya, Tris Yanuarsyah, mengatakan, surat edaran yang mengatasnamakan PT PLN itu adalah hoaks.

"Hoaks. Pemadaman terencananya PLN distribusi Jakarta Raya, selain surat ke warga juga bisa dilihat via aplikasi pelita.plnjaya.co.id," ujar Tris kepada Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Selain itu, Tris mengatakan, terlihat adanya perbedaan antara surat palsu yang beredar di media sosial dengan surat resmi yang dikeluarkan PLN (Persero).

"Di kop surat sebutan area, lokasi padam, nama managernya berganti-ganti. Untuk isi surat dan font yang digunakan kurang lebih sama. Intinya dia menawarkan genset," ujar Tris menjelaskan perbedaan surat.

Sementara itu, untuk meminimalisir penyebaran surat palsu, Tris mengimbau kepada masyarakat untuk mengonfirmasi kepada PT PLN jika menemukan surat serupa dan mengatasnamakan PT PLN (Persero).

Konfirmasi dilakukan via telepon 123 dan media sosial milik PT PLN.

"Bisa via Twitter @pln_123, akun Facebook bernama PLN123, virtual assistant di aplikasi PLN mobile, atau di email kami pln123@pln.co.id," ujar Tris.

Tak hanya itu, akun Twitter milik PT PLN (Persero), @pln_123, juga memberikan informasi mengenai surat palsu yang beredar di media sosial serta imbauan yang sebaiknya diperhatikan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com