Asisten Anggota DPR Ditangkap, Fadli Zon Tunggu Keterangan KPK

Kompas.com - 08/08/2019, 15:40 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) terhadap pejabat negara di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

KPK mengamankan 11 orang, termasuk salah satu orang kepercayaan anggota DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan investasi. 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku belum mengetahui terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut. Ia mengatakan, akan menunggu pengumuman resmi KPK.

Baca juga: 4 Fakta OTT Terkait Impor Bawang Putih oleh KPK

"Nanti kita tunggu lah perkembangan selanjutnya sampai sejauh mana, apa yang terjadi, nanti setelah ada pengumuman resmi nanti kita lihat," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Fadli mengatakan, OTT yang sering menimpa anggota DPR merupakan urusan pribadi setiap legislator.

Sebagai pimpinan DPR, kata Fadli, dirinya hanya bisa mengimbau agar seluruh anggota dewan tidak korupsi.

"Kita tidak bisa membatasi yang urusan individual itu kecuali hanya mengimbau. Jadi bukan yang bersifat institusional baik itu DPR termasuk komisi VI. Saya kira itu urusannya individual," ujarnya.

Selanjutnya, Fadli mengkritik praktek impor bawang yang dinilai banyak mafia yang memanfaatkan kebijakan impor, sehingga merugikan petani bawang.

Baca juga: OTT KPK, Orang Kepercayaan Anggota DPR Ditangkap

"Ya kalau menurut saya impor-impor ini banyak masalah. Karena di dalam setiap impor itu seringkali terjadi perburuan rente," tuturnya

"Perburuan rente itu terkait harga yang memang disparitasnya cukup tinggi dan menurut saya ini yang sebenarnya kami sangat sayangkan. Impor bawang sendiri kan memukul petani bawang kita, apalagi di saat panen," pungkasnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X