Dukung Mega Jadi Ketum Lagi, Ruhut Sitompul: PDI-P Tak Bisa Lepas dari Soekarno

Kompas.com - 08/08/2019, 11:38 WIB
Politikus PDI-P Ruhut Sitompul berfoto di lokasi Kongres PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPolitikus PDI-P Ruhut Sitompul berfoto di lokasi Kongres PDI-P di Bali, Kamis (8/8/2019).

DENPASAR, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruhut Sitompul mendukung Megawati Soekarnoputri untuk kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI-P dalam Kongres ke-V PDI-P di Bali.

Ruhut menilai, Megawati layak dipilih kembali karena Mega merupakan keturunan Sukarno yang ia nilai tak bisa dilepaskan dari PDI-P.

"PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dri Bung Karno dan PNI (Partai Nasional Indonesia) ya. Jadi saya rasa kita semua sepakat masih (mendukung) Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum," kata Ruhut kepada wartawan, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Megawati Akan Dikukuhkan Kembali Sebagai Ketua Umum PDI-P

Ruhut menuturkan, peran Megawati juga masih dibutuhkan sebagai sosok perekat dalam tubuh partai berlambang banteng tersebut.

"Keteladanan beliau, kenegarawan beliau saya lihat sampai sekarang masih sangat dibutuhkan oleh PDI Perjuangan sebagai perekat," ujar Ruhut.

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri berpeluang besar kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI-P dalam kongres tahun ini.

Baca juga: Hadiri Kongres PDI-P, Risma Naik Ojek Online Kemudian Kursi Roda

Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan nonaktif Puan Maharani mengatakan, seluruh kader telah sepakat mengangkat Mega kembali.

"Kami semua kader partai dari 34 provinsi sudah bersepakat bahwa kami akan menetapkan lagi Bu Megawati sebagai ketua umum periode yang akan datang," kata Puan, Selasa (6/8/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X