Pesan PKB untuk Gerindra: Kita Ini Enggak Usah Basa Basi...

Kompas.com - 08/08/2019, 05:45 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, ditemui di Magelang, Senin (10/12/2018).(KOMPAS.com/IKA FITRIANA )

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding yakin Partai Gerindra meminta kursi pimpinan MPR RI kepada salah satu partai politik di dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Apabila Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan hal sebaliknya di hadapan publik, Karding menyebut, pernyataan itu merupakan basa basi semata.

"Walaupun Mas Andre bilang tidak ada syarat rekonsiliasi, itu kan di permukaan. Tapi kan di politik itu mana ada yang gratis. Kita ini enggak usah basa basi," ujar Karding dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Dalam politik, lanjut Karding, rekonsiliasi pasti berbentuk power sharing. Jadi, tidak perlu malu mengutarakannya kepada masyarakat.

Meski demikian, Karding akan tetap menghormati apabila Gerindra bersikukuh mengatakan bahwa kursi pimpinan MPR RI bukanlah syarat rekonsiliasi di antara kubu Prabowo dengan Jokowi.

Karding hanya mengingatkan bahwa partai besutan Prabowo Subianto itu tidak boleh marah apabila kursi pimpinan MPR RI benar-benar tidak jatuh ke tangan kader Gerindra.

"Kalau memang tidak ada syarat rekonsiliasi, ya baik, bagus juga. Tetapi konsekuensinya, Gerindra jangan terlalu marah kalau enggak dapat kursi pimpinan MPR," ujar Karding.

PKB sendiri juga tertarik mendapatkan kursi pimpinan MPR. Bahkan, partai politik sesama anggota KIK juga mempunyai hasrat yang sama.

Oleh sebab itu, Karding berpendapat, dinamika perebutan kursi pimpinan MPR kali ini akan semakin menarik.

"Saya kira tetap nanti dinamis ya. Dapat diduga bahwa (perebutan) itu (terjadi) di internal koalisi, terutama karena ada paket. Misalnya Golkar ya pengen, PKB pengen, Gerindra pengen, ya wajar," lanjut dia.

Diberitakan, Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menegaskan, partainya tidak pernah menjadikan kursi ketua MPR sebagai syarat rekonsiliasi dengan KIK.

Meski, Andre tak menampik bahwa Gerindra juga menginginkan kursi pimpinan MPR itu.

"Kursi ketua MPR sebagai syarat rekonsilasi itu tidak, tapi kami tidak munafik bahwa sebagai peraih suara kedua Pileg 2019, kenapa kami tidak bisa mendapatkan salah satu pimpinan, kalau bisa berkonstribusi," kata Andre.

Kompas TV Kabar Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang akan ditampung dalam kabinet berikutnya Joko Widodo dan lembaga tinggi negara membuat 4 partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkonsolidasi. Keempatnya sudah menyatakan sebelumnya tak ingin baik Prabowo maupun partainya ikut dalam gerbong pemerintahan Joko Widodo. Maka ke-4 partai bertemu di Kantor Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Senin (22/7/2019) petang. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar serta Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Keluar bertamu dari kantor Partai Nasdem ketiga tamu enggan bicara detail soal agenda pembahasan. Salah satu tamu Muhaimin Iskandar mengaku pertemuan hanya mengeratkan kebersamaan partai koalisi. Yang bicara lebih jelas adalah Suharso Monoarfa. Plt Ketua Umum PPP itu membenarkan adanya pembicaraan terkait Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bila benar membicarakan soal Ketua MPR mengapa tanpa kehadiran PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu sekaligus tempat kadernya Joko Widodo yang kini jadi presiden untuk periode kedua? Surya Paloh yang jadi tuan rumah pertemuan menjelaskan bahwa 4 ketua umum hanya melakukan silaturahmi. Namun Surya tak menampik ada keinginan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin untuk memajukan paket pimpinan MPR sesuai pemenang pemilihan presiden. Pertemuan tak bisa ditampik erat kaitannya sinyal Joko Widodo dan Megawati yang ingin merangkul Prabowo Subianto dan Partai Gerindra masuk dalam barisan pemerintahan dan pimpinan lembaga legislatif DPR/MPR. Partai Golkar dan PKB yang paling kelihatan getol memperjuangkan untuk kursi Ketua MPR. Posisi Ketua MPR memang jadi primadona saat ini karena partai-partai politik sudah melihat arah ke pemilu selanjutnya yakni 2024. Sehingga aliansi strategis mulai dilakukan sejak dini. Karena posisi yang strategis maka pimpinan lembaga tinggi menjadi agenda yang dibidik jauh-jauh hari. Pertemuan 4 partai koalisi kemarin dan pertemuan Mega-Prabowo kiranya tak akan berakhir di sini. Masih ada agenda berikutnya, mempertemukan semua koalisi demi mendapatkan saling kesepahaman antar koalisi. Bila keputusan memberikan porsi strategis kepada Prabowo dan Gerindra sudah final. #KoalisiJokowiMaruf #PartaiNasdem #PimpinanMPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.