Bangun Ibu Kota Baru dari Hasil Tukar Guling Aset, Tepatkah Langkah Ini?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana melakukan sejumlah valuasi terhadap aset-aset gedung pemerintahan di Jakarta.

Langkah ini dilakukan untuk menambah dana pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Valuasi itu bisa dilakukan dalam beberapa cara, misalnya dengan menyewakan gedung dengan dan tanpa syarat tertentu, joint venture, bahkan menjualnya ke pihak lain untuk mendapatkan pemasukan tambahan.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana itu kurang tepat untuk dilakukan.

“Kurang tepat karena usia gedung-gedung kementerian sudah tua. Tentunya ada depresiasi yang mengurangi nilai dari gedung-gedung pemerintah di Jakarta,” kata Bhima saat dihubungi, Rabu (7/8/2019) siang.

Baca juga: Ini Skema Tukar Guling Aset di Jakarta untuk Bangun Ibu Kota Baru

Menurut dia, hal ini menyebabkan kebijakan evaluasi aset gedung pemerintahan di Jakarta untuk menambah biaya pembangunan ibu kota baru tidak efektif.

“Jika disewakan, uangnya belum tentu cukup untuk membangun kota baru,” ujar dia.

Sementara itu, peneliti senior INDEF Enny Sri Hartanti menyebutkan, rencana valuasi aset yang diinisiasi Bappenas ini menjadi bagian kecil dari kajian yang dilakukan pemerintah di sektor pendanaan sebelum benar-benar memindahkan ibu kota.

“Itu bagian dari pengkajian sebenarnya, berapa kebutuhan, anggaran, dan sebagainya. Itu bagian dari aspek ekonomi, termasuk valuasi aset itu bagian dari aspek ekonomi,” kata Enny saat dihubungi secara terpisah, Rabu siang.

Wacana “tukar guling” ini memang menjadi opsi yang mungkin diambil oleh pemerintah untuk menutup banyaknya anggaran yang dibutuhkan setelah melalui kajian-kajian dan perhitungan detail.

Baca juga: Pemerintah Akan Tukar Guling Aset di Jakarta untuk Bangun Ibu Kota Baru

“Dengan valuasi aset, ternyata aset-aset di sini bisa memenuhi kebutuhan tadi, itu kan bagian dari sisi pertimbangan ekonomi,” ujar Enny.

Aspek ekonomi, menurut dia, hanya satu bagian kecil yang harus dikaji oleh pemerintah sebelum memutuskan memindahkan lokasi ibu kota negara.

Di luar itu, pemerintah juga harus melakukan kajian lintas sektor, dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan, agar keputusan besar yang diambil bisa benar-benar berdampak produktif.