Belum Matang, Ahli Sebut Isu Pindah Ibu Kota Justru Mengundang Polemik

Kompas.com - 07/08/2019, 14:51 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai rencana Pemerintah memindahkan ibu kota sebagai keputusan yang kontra-produktif jika tidak didahului dengan kajian menyeluruh.

“Perencanaan itu kan harus dimulai dengan kajian terlebih dahulu. Nah kajian itu tidak hanya dalam satu aspek, misalnya aspek ekonomi saja. Jadi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya (ekosospolbud) sampai pertahanan dan keamanan (hankam) itu harus ada semua, komprehensif,” kata Enny saa dihubungi Kompas.com, Rabu (7/8/2019) siang.

Sementara selama ini, Enny menilai, pemerintah baru melakukan kajian secara parsial dan belum memiliki rencana yang matang untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang baru.

Sejumlah kota dan provinsi sempat disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon ibu kota baru bagi Indonesia, namun belum ada kepastian tentang di mana. Hal ini menurut Enny justru akan menimbulkan polemik dan kontraproduksi.

Baca juga: Pemerintah Mulai Anggarkan Dana Pindah Ibukota di APBN 2021

“Kemarin muncul Kalimantan Barat (Kalbar), Kalbar juga satu lokasi sudah mengalami peningkatan yang luar bisa,” kata Enny.

Hal-hal seperti itu akan kontra-produktif terhadap penyelesaian berbagai macam persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Enny juga menyebut, kajian untuk memindahkan ibu kota negara bukan lah hal mudah, setidaknya dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mempersiapkannya.

“Kita ngomongin perencanaan saja, enggak mungkin selesai dalam jangka waktu periode presiden. Enggak ada itu, Kuala Lumpur pindah ke Putra Jaya itu 30 tahun prosesnya. India, dari New Delhi ke Mumbai itu juga memerlukan waktu puluhan tahun,” sebut dia.

Kajian komprehensif dan perencanaan matang juga ditujukan untuk memantapkan keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang mubazir.

“Jangan sampai nanti kita sudah pindah malah balik lagi ke asal,” ujarnya.

Enny berharap, pemerintah untuk segera menetapkan rencana dan bertemu dengan semua stakeholder dan melakukan kajian-kajian mendalam untuk mendapatkan jawaban paling memungkinkan untuk wacana pemindahan ibu kota ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

Nasional
Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Nasional
Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Nasional
Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X