Belum Matang, Ahli Sebut Isu Pindah Ibu Kota Justru Mengundang Polemik

KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai rencana Pemerintah memindahkan ibu kota sebagai keputusan yang kontra-produktif jika tidak didahului dengan kajian menyeluruh.

“Perencanaan itu kan harus dimulai dengan kajian terlebih dahulu. Nah kajian itu tidak hanya dalam satu aspek, misalnya aspek ekonomi saja. Jadi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya (ekosospolbud) sampai pertahanan dan keamanan (hankam) itu harus ada semua, komprehensif,” kata Enny saa dihubungi Kompas.com, Rabu (7/8/2019) siang.

Sementara selama ini, Enny menilai, pemerintah baru melakukan kajian secara parsial dan belum memiliki rencana yang matang untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang baru.

Sejumlah kota dan provinsi sempat disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon ibu kota baru bagi Indonesia, namun belum ada kepastian tentang di mana. Hal ini menurut Enny justru akan menimbulkan polemik dan kontraproduksi.

Baca juga: Pemerintah Mulai Anggarkan Dana Pindah Ibukota di APBN 2021

“Kemarin muncul Kalimantan Barat (Kalbar), Kalbar juga satu lokasi sudah mengalami peningkatan yang luar bisa,” kata Enny.

Hal-hal seperti itu akan kontra-produktif terhadap penyelesaian berbagai macam persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Enny juga menyebut, kajian untuk memindahkan ibu kota negara bukan lah hal mudah, setidaknya dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mempersiapkannya.

“Kita ngomongin perencanaan saja, enggak mungkin selesai dalam jangka waktu periode presiden. Enggak ada itu, Kuala Lumpur pindah ke Putra Jaya itu 30 tahun prosesnya. India, dari New Delhi ke Mumbai itu juga memerlukan waktu puluhan tahun,” sebut dia.

Kajian komprehensif dan perencanaan matang juga ditujukan untuk memantapkan keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang mubazir.

“Jangan sampai nanti kita sudah pindah malah balik lagi ke asal,” ujarnya.

Enny berharap, pemerintah untuk segera menetapkan rencana dan bertemu dengan semua stakeholder dan melakukan kajian-kajian mendalam untuk mendapatkan jawaban paling memungkinkan untuk wacana pemindahan ibu kota ini.

“Perencanaan itu harus melibatkan seluruh stakeholder, jadi harus ada sosialisasi, mengundang berbagai macam ahli di dalam mengkaji. Sehingga menurut saya, kalau memang ada rencana, ya sebaiknya segera di sepakati atau diputuskan dengan pihak-pihak terkait, misalnya DPR,” ucap Enny.

Enny menyebut kegiatan riset berbagai sektor baru bisa dilaksanakan setelah perencanaan ditetapkan.

Baca juga: Pindah Ibukota Jadi Solusi Ekonomi RI yang Jawa Sentris?