Belum Matang, Ahli Sebut Isu Pindah Ibu Kota Justru Mengundang Polemik

Kompas.com - 07/08/2019, 14:51 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai rencana Pemerintah memindahkan ibu kota sebagai keputusan yang kontra-produktif jika tidak didahului dengan kajian menyeluruh.

“Perencanaan itu kan harus dimulai dengan kajian terlebih dahulu. Nah kajian itu tidak hanya dalam satu aspek, misalnya aspek ekonomi saja. Jadi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya (ekosospolbud) sampai pertahanan dan keamanan (hankam) itu harus ada semua, komprehensif,” kata Enny saa dihubungi Kompas.com, Rabu (7/8/2019) siang.

Sementara selama ini, Enny menilai, pemerintah baru melakukan kajian secara parsial dan belum memiliki rencana yang matang untuk memindahkan ibu kota ke lokasi yang baru.

Sejumlah kota dan provinsi sempat disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon ibu kota baru bagi Indonesia, namun belum ada kepastian tentang di mana. Hal ini menurut Enny justru akan menimbulkan polemik dan kontraproduksi.

Baca juga: Pemerintah Mulai Anggarkan Dana Pindah Ibukota di APBN 2021

“Kemarin muncul Kalimantan Barat (Kalbar), Kalbar juga satu lokasi sudah mengalami peningkatan yang luar bisa,” kata Enny.

Hal-hal seperti itu akan kontra-produktif terhadap penyelesaian berbagai macam persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Enny juga menyebut, kajian untuk memindahkan ibu kota negara bukan lah hal mudah, setidaknya dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mempersiapkannya.

“Kita ngomongin perencanaan saja, enggak mungkin selesai dalam jangka waktu periode presiden. Enggak ada itu, Kuala Lumpur pindah ke Putra Jaya itu 30 tahun prosesnya. India, dari New Delhi ke Mumbai itu juga memerlukan waktu puluhan tahun,” sebut dia.

Kajian komprehensif dan perencanaan matang juga ditujukan untuk memantapkan keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang mubazir.

“Jangan sampai nanti kita sudah pindah malah balik lagi ke asal,” ujarnya.

Enny berharap, pemerintah untuk segera menetapkan rencana dan bertemu dengan semua stakeholder dan melakukan kajian-kajian mendalam untuk mendapatkan jawaban paling memungkinkan untuk wacana pemindahan ibu kota ini.

 

“Perencanaan itu harus melibatkan seluruh stakeholder, jadi harus ada sosialisasi, mengundang berbagai macam ahli di dalam mengkaji. Sehingga menurut saya, kalau memang ada rencana, ya sebaiknya segera di sepakati atau diputuskan dengan pihak-pihak terkait, misalnya DPR,” ucap Enny.

Enny menyebut kegiatan riset berbagai sektor baru bisa dilaksanakan setelah perencanaan ditetapkan.

Baca juga: Pindah Ibukota Jadi Solusi Ekonomi RI yang Jawa Sentris?



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X