Kata Rokhmin, Pencapaian Susi Pudjiastuti di Sektor Ini Hancur Lebur

Kompas.com - 06/08/2019, 19:58 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia, Rokhmin Dahuri, berbicara dalam diskusi yang bertajuk Implementasi Poros Maritim untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (25/8/2014). Diskusi ini untuk menindaklanjuti program kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait pembentukan negara maritim di Indonesia. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOMantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia, Rokhmin Dahuri, berbicara dalam diskusi yang bertajuk Implementasi Poros Maritim untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (25/8/2014). Diskusi ini untuk menindaklanjuti program kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait pembentukan negara maritim di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai, pencapaian ekonomi sektoral pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, hancur lebur.

Menurut Rokhmin, saat ini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga," ujar Rokhmin dalam sebuah seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Selain itu, Rokhmin juga menilai Menteri Susi kurang menangkap peluang pengembangan industri perikanan. Salah satunya budidaya perikanan ( aquaculture). Padahal, potensinya di Indonesia sangat besar.

Baca juga: Nge-Tweet Soal Impor Ikan Asin, Tengku Zulkarnain Disemprot Susi Pudjiastuti

Belum lagi mengenai value edit process, industri pengolahan dan industri bioteknologi juga dinilai belum dikembangkan dengan baik.

"Karena eksekusinya tadi hanya di satu dimensi saja, yakni di dimensi penegakan hukum. Tapi dimensi kesejahteraan dan dimensi ekonomi serta dimensi ipteknya kurang didorong," lanjut dia.

Apabila dari segi ekonomi, kesejahteraan dan iptek didorong dengan baik, kata Rokhmin, maka pencapaiannya diyakini akan sangat baik.

Pihak KKP membantah tudingan Rokhmin bahwa sektor ekonomi sektoral hancur lebih di bawah kepemimpinan Menteri Susi.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja mengatakan, dampak penegakan hukum di perairan Indonesia sangat positif terhadap keberlangsungan kehidupan nelayan.

"Yang terbesar capaiannya adalah, stok ikan sudah meningkat. Tahun 2013 masih 6,5 juta ton, sekarang sejak 2017 bisa mencapai 12,54 juta ton," kata dia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Siap Jadi Menteri Lagi

Peningkatan stok ikan itu, lanjut Sjarief, otomatis meningkatkan penghasilan nelayan.

Selain itu, nilai tukar nelayan (angka yang mengukur kesejahteraan nelayan) melesat naik dari yang semula 102-103 ke 113-114 di sepanjang periode yang pernah ada.

Sementara itu, nilai tukar usaha perikanan juga naik menjadi 127. Dengan demikian kata dia, nilai kesejahteraan nelayan saat ini sudah meningkat.

"Ini yang saya pikir harus dihitung bahwa industri bukan hanya industri besar tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu industri skala kecil juga harus dibangun supaya mereka punya daya saing," lanjut dia. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X