PPP Tak Keberatan jika Koalisi Beri "Jatah" Ketua MPR untuk Golkar

Namun, menurut Arsul, sampai saat ini belum ada pembahasan dan kesepakatan dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk "memberikan jatah" itu kepada Partai Golkar.

"Kalau PPP, kalau pada akhirnya nanti memang disepakati finalnya untuk Golkar, enggak ada masalah," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Tetapi kalau ini dikatakan bahwa semuanya yang ada di koalisi dan juga yang ada di luar koalisi, apalagi (disebut) sudah menyepakati untuk Golkar, itu belum. Bukan tidak ya. Belum," kata Arsul.

Arsul mengatakan, sampai saat ini belum ada pertemuan lima partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membicarakan posisi ketua MPR.

Menurut dia, bisa saja pembicaraan posisi ketua MPR digelar pada acara Kongres V PDI-P pada 8-11 Agustus mendatang.

"Barangkali itu (ketua MPR) secepatnya nanti setelah kongres V PDI-P di Bali. Atau mungkin di sela-sela Kongres (Kongres V PDI-P)," ucap Arsul.

"Kalau semuanya ngumpul juga tidak menutup kemungkinan akan bicarakan di sana karena kan kemungkinan besarnya Jokowi akan hadir," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan sistem paket pimpinan MPR, Asrul mengatakan hal itu akan dibicarakan oleh para ketum partai bersama Joko Widodo sebagai presiden terpilih.

"Itu yang nanti akan dibicarakan pada saat para ketua umum ketemu termasuk dengan Pak Jokowi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya telah menyampaikan keinginan untuk mengisi kursi ketua MPR 2019-2024 kepada Presiden Joko Widodo.

Ia mengatakan, hal yang sama juga telah disampaikan ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada saat pertemuan empat ketum parpol di Kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019).