Sofian Effendi: Pak Jokowi Pernah Mengeluh, Tak Ada yang Mengerti Poros Maritim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Dewan Pimpinan The Habibie Center, Sofian Effendi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengeluhkan soal poros maritim Indonesia yang tidak berjalan.

Keluhan Jokowi tersebut disampaikan karena Jokowi kecewa anak buahnya tidak ada yang mengerti soal poros maritim tersebut.

"Pak Jokowi pernah mengeluh soal itu, beliau bilang, tidak ada yang ngerti. Saya bilang, gertak lagi saja, Pak," ujar Sofian dalam acara Seminar Nasional bertajuk "Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi" di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Poros Maritim Baru Sumbang 7 Persen ke PDB Indonesia

Ia mengatakan, Indonesia sebagai poros maritim sudah diungkapkan oleh Jokowi dalam pidato kampanyenya pada tahun 2014 lalu.

Poros maritim diharapkan menjadi potensi nasional untuk membangun ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi.

"Sayangnya, sampai sekarang definisi operasional dari poros maritim belum berhasil dirumuskan oleh para pembantunya di kabinet," kata dia.

Itulah mengapa, kata dia, Jokowi pernah mengeluhkan persoalan tersebut padanya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI R Sjarief Widjaja mengatakan, sejak tahun 2014, cetak biru untuk poros maritim di Indonesia sudah matang.

Hal tersebut, kata dia, sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, termasuk dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

"Di sana sudah detil sekali plan action dari poros maritim dan sekarang bukan saatnya bicara prospek tapi pemantapan," ujar Sjarief yang menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut.

Baca juga: Wujudkan Poros Maritim Dunia, Gubernur Aceh Minta Dukungan Jusuf Kalla

Sjarief menyebutkan, ada lima pilar utama dalam poros maritim, yakni pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; infrastruktur dan konektivitas: diplomasi maritim; serta pertahanan dan keamanan.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah, antara lain illegal fishing, penurunan minat rumah tangga nelayan, hingga kemisikinan yang masih besar.

"Kita punya 650 ribu perahu tapi hanya 11 ribu yang di atas 30 GT, sisanya perahu kecil. Inilah yang menyebabkan ada kemiskinan dan gini rasio. Komposisinya tidak seimbang," kata dia.

Termasuk soal pelaku usaha pengelolaan ikan yang jumlahnya juga tak seimbang, yakni 67.000 UMKM dan 750 pengelola besar.

Padahal, kata dia, untuk masuk ke pasar ekspor seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, semua membutuhkan sertifikasi.