Kemarahan Jokowi di Kantor PLN...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bergerak cepat dalam menyikapi pemadaman listrik massal di sebagian besar pulau Jawa dan Bali, yang terjadi sejak Minggu (4/8/2019) siang.

Pada Senin pagi, Jokowi langsung mendatangi kantor pusat PT PLN Persero untuk mendapat penjelasan langsung dari jajaran direksi.

Ia didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Jokowi dan rombongan langsung masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana sudah ada jajaran direksi PLN.

"Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Heran PLN Tak Punya Contingency Plan Saat Listrik Padam

Jokowi mengaku heran saat PLN terlihat tidak dapat berbuat banyak saat listrik padam. Padahal, PLN terbilang sebuah perusahaan besar.

Presiden juga mengingatkan peristiwa padamnya listrik seperti ini juga pernah terjadi pada 2002 lalu di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama.

"Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, pemadaman listrik ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tapi juga merugikan masyarakat. Setelah itu, Jokowi langsung memberi kesempatan Direksi PLN untuk berbicara dan memberi penjelasan.

"Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang," kata Jokowi.

Baca juga: Seperti Ini Cerita Saat Listrik Padam Tahun 2002 yang Disinggung Jokowi...

Marah

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Persero Sripeni Inten Cahyani lalu memberi penjelasan mengenai penyebab padamnya listrik di sebagian besar pulau Jawa.

Sripeni menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi. Total, Sripeni berbicara selama 11 menit 34 detik.

Selama Sripeni berbicara, Jokowi menyimak penjelasan itu dengan raut wajah yang tampak kesal. Ia lalu memprotes penjelasan Sripeni itu karena terlalu panjang.

"Penjelasannya panjang sekali," ucap Jokowi.

"Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," kata dia.

Baca juga: Usai Dengar Penjelasan Plt Dirut PLN, Jokowi Marah dan Langsung Pergi

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan saat mendatangi Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Kedatangan Presiden ke PLN untuk meminta penjelasan atas matinya listrik secara massal di sejumlah wilayah.

Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi.

Kali ini ia bicara selama 1 menit 6 detik.

Menanggapi itu, Presiden hanya meminta PLN segera melakukan perbaikan secepatnya. Pagi itu, memang masih ada sebagian wilayah di Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang listriknya masih padam.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.

Baca juga: Di Balik Marahnya Jokowi atas Blackout hingga Tinggalkan Kantor PLN

Presiden juga mengingatkan PLN jangan sampai insiden seperti ini kembali terulang di kemudian hari.

"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi, sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih," kata Kepala Negara.

Setelah itu, Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor PLN. Ia menolak meladeni wawancara dengan media massa.

Jokowi juga masih menunjukkan wajah kesal saat disapa awak media. Padahal biasanya mantan gubernur DKI Jakarta itu selalu tersenyum meskipun menolak sesi wawancara.

Total, Jokowi berada di kantor pusat PLN selama hanya selama 17 menit.

Baca juga: Ini Penjelasan Lengkap Dirut PLN dan Dialog yang Membuat Jokowi Marah

Marah orang Jawa

Ahli Bahasa dan Sastra Jawa dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Profesor Sahid Teguh Widodo, menyebutkan, tindakan marah Jokowi mencerminkan budaya sebagai seorang Jawa.

Sebab, Jokowi menggunakan diksi "orang-orang pintar" untuk menyentil para direksi PT PLN.

“Jawa itu tempatnya hal-hal semu atau tidak jelas, tapi untuk keperluan yang sangat jelas. Artinya sesuatu yang jelas itu diumpamakan menggunakan kata-kata yang lain, yang sifatnya kadang malah justru indah, tapi sebenarnya untuk memukul,” kata Sahid saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/8/2019).

Ia menyebutkan, cara Jokowi seperti cara marah yang kerap ditunjukkan oleh Presiden ke-1 RI, Soekarno, yang kerap menggunakan cara-cara Jawa. 

Cara itu, jelas dia, marah menggunakan kata-kata yang halus, tetapi "menampar" dengan tepat terhadap objek yang menjadi tujuan.

Baca juga: Memahami Istilah Orang-orang Pintar Saat Jokowi Marah di Depan Pejabat PLN...

Cara marah orang Jawa yang semacam ini disebutkan Sahid memiliki tujuan tertentu, yakni untuk memperhalus emosi yang akan disampaikan.

“Nah fungsinya kata-kata itu untuk menyublimasi efek keras yang mungkin terjadi dari kalimat itu. (Di Jawa) Dimarahi saja pakai lagu kok. Jadi, yang dimarahi akan sampai pada kesadarannya, ‘Oh Bapak ini marah’,” jelas Sahid.

Dok. DPR RI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon

Dikritik

Namun, sikap marah Jokowi itu dikritik oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menilai tidak tepat Jokowi sebagai Kepala Negara justru ikut marah dan menyatakan kekecewaannya terhadap PLN.

Menurut Fadli, yang mestinya kecewa adalah rakyat, sedangkan Presiden harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

"Yang harusnya kecewa itu rakyat, bukan Presiden. Masa Presiden kecewa, enggak boleh," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Fadli Zon mengatakan, Presiden sebagai pihak yang memiliki kebijakan seharusnya segera bertindak, misalnya memberhentikan direksi PLN.

"Kalau Presiden memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru. Itu (tugas Presiden). Itu (kekecewaan) bukan statement Presiden, itu statement rakyat kalau kecewa," ujarnya.

Baca juga: Soal Mati Listrik, Fadli Zon: Yang Harusnya Kecewa Rakyat, Bukan Presiden

Fadli mengatakan, pemadaman listrik ini tak bisa dianggap masalah kecil. Ia mengatakan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas pemadaman listrik tersebut karena mengakibatkan kerugian besar di masyarakat.

"Saya kira apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," kata Waketum Gerindra ini.

Wajar

Namun, Kepala Saf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar jika Presiden Jokowi marah kepada PLN. Sebab, Presiden mendengar suara masyarakat yang mengeluhkan terganggunya aktivitas mereka akibat pemadaman.

"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019) sore.

Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman itu juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Namun masyarakat yang mempunyai bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.

"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia.

Baca juga: Menurut Istana, Ini yang Buat Jokowi Marah kepada Dirut PLN

Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.

Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.

Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi. Lalu, apa solusinya dan bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Walaupun secara teknikal setelah dijelaskan kan paham gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," kata mantan Panglima TNI itu.

Soal sanksi untuk Direksi PLN atau pun menteri terkait, Moeldoko menilai hal itu bukanlah solusi utama.

Moeldoko mengakui masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya. Namun, menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.

Baca juga: Kronologi Blackout: Dari Mati Lampu, Jokowi Marah, hingga Janji PLN