Jokowi Heran PLN Tak Punya "Contingency Plan" Saat Listrik Padam

Kompas.com - 05/08/2019, 09:44 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Pemerintah membagikan 1000 sertifikat tanah kepada warga di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba. ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo berpidato dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019). Pemerintah membagikan 1000 sertifikat tanah kepada warga di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PT PLN Persero untuk mempertanyakan soal pemadaman listrik pada Minggu (4/8/2019), yang berdampak besar terutama di Jakarta.

Jokowi heran, mengapa PLN seperti tidak bisa berbuat banyak saat padamnya listrik secara besar-besaran itu terjadi.

Baca juga: PLN: Pemadaman Listik Bergilir Tiap 3 Jam di Jakarta Hoaks

"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi," ucap Jokowi kepada direksi PLN.

"Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik," kata Kepala Negara.

Baca juga: Heboh 7 Jam Listrik Padam di Jakarta

Jokowi kemudian menyinggung peristiwa pemadaman besar juga pernah terjadi pada 2002. Saat itu, wilayah yang terdampak juga serupa, yaitu di Jawa dan Bali.

"Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. Jangan sampai kejadian yang pernah terjadi, kembali terjadi lagi," ucap Jokowi.

Baca juga: Akui Proses Pemulihan Listrik Lambat, Plt Dirut PLN Minta Maaf ke Jokowi

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Nasional
BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

Nasional
Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Nasional
KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

Nasional
Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X