Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Jawaban Polri dan PLN soal Pemadaman Listrik di Jawa-Bali

Kompas.com - 05/08/2019, 21:04 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kompas TV Setelah sempat mengalami gangguan, imbas dari pemadaman listrik PLN, Minggu (4/8). Hari ini (5/8) jadwal perjalanan kereta api listrik Jabodetabek kembali normal.<br /> Dari pantauan Jurnalis KompasTV di Stasiun Tanah Abang, 6 rute perjalanan kereta api listrik telah berangsur normal sejak pukul 4 pagi.<br /> PT Kereta Commuter Indonesia memberi batas 7 hari bagi penumpang keret alistrik yang ingin mengembalikan tiket atau refund di seluruh Stasiun KRL. Layanan Moda Raya Terpadu (MRT) juga kembali beroperasi setelah terkena imbas, pemadaman listrik PLN yang terjadi Minggu (4/8). Tarif MRT yang sempat digratiskan, kini juga kembali berlaku normal.<br /> #ListrikMati #ListrikPadam #ListrikMatidiJakarta

Hasilnya, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, ada pohon yang diduga melebihi batas ketinggian yang seharusnya.

"Kerusakan, diduga sementara adanya pohon yang ketinggiannya melebihi batas ROW (right of way) sehingga mengakibatkan flash atau lompatan listrik," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: DPR Imbau PLN Jelaskan Penyebab Pemadaman Listrik Massal Secara Jujur

Oleh karena itu, dugaan sementara polisi adalah pemadaman listrik diduga diakibatkan faktor alam dan teknis.

Dengan demikian, polisi hingga saat ini menilai bukan faktor kesalahan manusia maupun dugaan sabotase yang menyebabkan padamnya listrik.

Kendati demikian, tim dari Bareskrim Polri dan PLN tetap akan turun ke lapangan untuk memastikan temuan tersebut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com