KILAS

DPR Imbau PLN Jelaskan Penyebab Pemadaman Listrik Massal Secara Jujur

Kompas.com - 05/08/2019, 18:25 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal  yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019). Dok. Humas DPR RIWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau, PT PLN (Persero) menjelaskan dengan jujur penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

“Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen. Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus menjelaskan bagaimana antisipasi apabila hal ini masih terjadi. Supaya ada ketenangan bagi masyarakat, dan konsumen,” terang Fahri.

Tak hanya itu, menurut dia, saat seperti ini merupakan waktu tepat untuk mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki sistem kelistrikan Indonesia.

“Pada saat seperti ini diperlukan satu keberanian untuk korektif kalau desain kelistrikan kita ada masalah. Ini saatnya untuk kita memperbaikinya," tegasnya, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Pemadaman Listrik Rusak Citra dan Kredibilitas Pemerintah

Selain itu, dalam menganalisa kerusakan pembangkit, Fahri menyarankan, PLN melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kebencanaan, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah peristiwa padamnya aliran listrik massal berkaitan dengan bencana alam atau tidak.

"Itu dulu yang harus ditegaskan. Sebab, apabila memang itu hubungannya dengan bencana alam, ada unsur yang memang tidak bisa direncanakan," ucap Fahri.

Pasalnya, menurut Fahri, tidak ada bencana alam yang bisa benar-benar diketahui kapan akan terjadi.

Baca juga: Polri Bakal Ikut Investigasi Pemadaman Listrik PLN

Bila bencana alam menjadi penyebab pemadaman itu, imbuh dia, PLN harus membuat langkah antisipasinya sehingga tidak merugikan banyak orang.

Dia pun menyarankan agar PLN merancang distribusi listrik yang lebih otonom ke berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya, agar tidak terjadi lagi pemadaman listrik secara massal.

“Sebab, kalau blackout terjadi secara masif, karena sistemnya tidak otonom berbahaya sekali. Seharusnya, pada titik bencana tertentu dia (pemadaman listrik) tidak menyebar sebagai sebab kematian listrik secara menyeluruh," pungkasnya.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X