Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan, Ciri Negara Salah Urus

Kompas.com - 05/08/2019, 13:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek serta sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Menurut Fadli, tidak adanya pemberitahuan dari pihak PT PLN Persero terkait pemadaman listrik, merupakan ciri-ciri negara yang sudah salah urus.

"Saya kira apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Diduga Ada Korsleting Listrik, Perumahan di Johar Baru Terbakar

Fadli mengatakan, pemadaman listrik itu tak bisa dianggap masalah kecil.

Ia mengatakan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas pemadaman listrik tersebut karena mengakibatkan kerugian besar di masyarakat.

Ia mengatakan, direksi PLN bisa dimintai pertanggungjawaban atas 'black out' yang terjadi di sebagian wilayah di Pulau Jawa itu.

"Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil, karena itu harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya direksi PLN nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabnya," ujarnya.

Baca juga: PLN Siap Berikan Ganti Rugi Pemadaman Listrik, Ini Aturannya

Fadli mengatakan, pemadaman listrik itu tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, pemadaman listrik tersebut menjadi perhatian dunia sehingga merusak citra dan kredibilitas pemerintah.

"Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah, apa masih sanggup ? Masak urus listrik aja nggak becus," ucapnya.

Selanjutnya, Fadli mengatakan, DPR melalui komisi terkait akan memanggil pihak PLN untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Listrik Padam, Sharena Delon Panik ke Hotel demi Selamatkan ASI Perah

Sebab, pemadaman listrik itu menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu persoalan yang krusial.

"Listrik ini kan sudah seperti nyawanya sebuah negara. Kalau negara nggak ada listriknya ya kaya apa? Dan ini sampai berjam jam begitu, dan mempengaruhi komunikasi bahkan sampai ke sistem komunikasi kan. Kita juga sulit berkomunikasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik lebih dari enam jam. Bahkan, hingga Senin pagi ini, masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.

Baca juga: Fahri Hamzah: PLN Harus Punya Mekanisme Antisipasi Pemadaman Listrik

Minggu sore, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan pemadaman listrik ini terjadi karena gangguan pada sistem transmisi.

"PLN memohon maaf atas pemadaman yang terjadi akibat gangguan yang terjadi pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV," ujar Made melalui keterangan tertulis.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com