Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta Pertemuan @Hendralm dan Dirjen Dukcapil, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi hingga Indikasi Kejahatan Terorganisasi

Kompas.com - 02/08/2019, 10:22 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lama ini akun Twitter @hendralm mengungkap informasi mengenai jual beli data pribadi yang diunggah pada Jumat (26/7/2019).

Sang pemilik akun, Hendra Hendrawan, mengunggah foto yang berisi jual beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di grup Facebook bernama Dream Market Official.

Hendra mengunggah informasi terkait indikasi adanya kasus jual beli data nomor telepon, kartu keluarga (KK), dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial.

Baca juga: Bertemu Dirjen Dukcapil, Pemilik Akun @hendralm Ungkap 5 Modus Dugaan Jual Beli Data

Lantas muncul kabar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri akan melaporkan Hendra ke polisi.

Pada Kamis (1/8/2019), dengan difasilitasi oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), Hendra menemui Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh untuk mengklarifikasi temuannya itu.

Berikut 5 fakta hasil pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu.

1. Dukcapil Tak Laporkan Akun @hendralm ke Polisi

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pihaknya tidak melaporkan pemilik akun Twitter @hendralm ke Bareskrim Polri.

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Kami Laporkan Jual-Beli Data ke Polisi, Bukan Akun @hendralm

Zudan justru menganggap pemilik akun @hendralm memiliki andil dalam upaya mengungkap kasus jual beli data kependudukan.

"Tadi juga Mas Hendra (pemilik akun) meminta informasi dari saya, 'Pak, saya dilaporkan tidak'. Saya sampaikan bahwa kami tidak melaporkan Mas Hendra juga tidak melaporkan pihak lain," ujar Zudan seusai pertemuan di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Zudan menuturkan pihaknya justru melaporkan dugaan jual beli data kependudukan yang bersumber dari unggahan Hendra.

Baca juga: Polri Tunggu Laporan Dukcapil soal Dugaan Jual-Beli Data Kependudukan

Pihak Dinas Dukcapil berharap polisi dapat mengungkap pelaku yang menyalahgunakan data kependudukan, mengedarkan, dan memanfaatkannya secara melawan hukum.

"Kami melaporkan peristiwa adanya jual beli data kependudukan. Nanti polisi yang akan mendalami," kata Zudan.

Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan keterangan seusai bertemu pemilik akun Twitter @Hendralm, di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan keterangan seusai bertemu pemilik akun Twitter @Hendralm, di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Yang ingin kami cari adalah pelaku jual beli data. Pelaku yang menyalahgunakan data kependudukan. Pelaku yang mengumpulkan data kependudukan, mengedarkan, dan memanfaatkan secara melawan hukum," tutur dia.

2. Ungkap Modus Jual-Beli Data Pribadi

Halaman:


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com