5 Fakta Pertemuan @Hendralm dan Dirjen Dukcapil, Pentingnya Perlindungan Data Pribadi hingga Indikasi Kejahatan Terorganisasi

Kompas.com - 02/08/2019, 10:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lama ini akun Twitter @hendralm mengungkap informasi mengenai jual beli data pribadi yang diunggah pada Jumat (26/7/2019).

Sang pemilik akun, Hendra Hendrawan, mengunggah foto yang berisi jual beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di grup Facebook bernama Dream Market Official.

Hendra mengunggah informasi terkait indikasi adanya kasus jual beli data nomor telepon, kartu keluarga (KK), dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial.

Baca juga: Bertemu Dirjen Dukcapil, Pemilik Akun @hendralm Ungkap 5 Modus Dugaan Jual Beli Data

Lantas muncul kabar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri akan melaporkan Hendra ke polisi.

Pada Kamis (1/8/2019), dengan difasilitasi oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), Hendra menemui Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh untuk mengklarifikasi temuannya itu.

Berikut 5 fakta hasil pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu.

1. Dukcapil Tak Laporkan Akun @hendralm ke Polisi

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pihaknya tidak melaporkan pemilik akun Twitter @hendralm ke Bareskrim Polri.

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Kami Laporkan Jual-Beli Data ke Polisi, Bukan Akun @hendralm

Zudan justru menganggap pemilik akun @hendralm memiliki andil dalam upaya mengungkap kasus jual beli data kependudukan.

"Tadi juga Mas Hendra (pemilik akun) meminta informasi dari saya, 'Pak, saya dilaporkan tidak'. Saya sampaikan bahwa kami tidak melaporkan Mas Hendra juga tidak melaporkan pihak lain," ujar Zudan seusai pertemuan di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Zudan menuturkan pihaknya justru melaporkan dugaan jual beli data kependudukan yang bersumber dari unggahan Hendra.

Baca juga: Polri Tunggu Laporan Dukcapil soal Dugaan Jual-Beli Data Kependudukan

Pihak Dinas Dukcapil berharap polisi dapat mengungkap pelaku yang menyalahgunakan data kependudukan, mengedarkan, dan memanfaatkannya secara melawan hukum.

"Kami melaporkan peristiwa adanya jual beli data kependudukan. Nanti polisi yang akan mendalami," kata Zudan.

Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan keterangan seusai bertemu pemilik akun Twitter @Hendralm, di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan keterangan seusai bertemu pemilik akun Twitter @Hendralm, di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Yang ingin kami cari adalah pelaku jual beli data. Pelaku yang menyalahgunakan data kependudukan. Pelaku yang mengumpulkan data kependudukan, mengedarkan, dan memanfaatkan secara melawan hukum," tutur dia.

2. Ungkap Modus Jual-Beli Data Pribadi

Dalam pertemuan dengan Zudan, Hendra Hendrawan mengungkap lima modus yang dilakukan oleh pelaku jual beli data kependudukan yang ia temukan dalam grup Facebook bernama Dream Market Official.

"Data-data NIK, KTP, sama KK yang di sana itu (grup Facebook) bukan dari pemerintah, tapi mereka mencuri sendiri," ujar Hendra.

Modus pertama, kata Hendra, pelaku membuat akun di suatu situs jual beli dan berpura-pura menjadi pembeli.

Baca juga: Dugaan Jual-Beli Data Kependudukan, Polri Sebut Oknum Pelaku Dapat Data dari Tempat Umum

Kemudian pelaku meminta foto KTP dari pemilik akun penjual yang ia tuju, dengan alasan untuk menghindari adanya penipuan.

Kedua, pelaku membuka situs lowongan pekerjaan. Dengan begitu pelaku akan mudah mengumpulkan data diri dari para pelamar.

Ketiga, melalui aplikasi bernama Cek KTP.

"Di sana (aplikasi Cek KTP) sama, kita (diminta) foto KTP," kata Hendra.

Baca juga: Kita Dihantui Kejahatan Terorganisasi Jual-Beli Data Pribadi

Modus keempat, melalui pesan singkat atau SMS yang menawarkan pinjaman uang. Mereka yang tertarik dengan tawaran pinjaman itu akan dimintai foto KTP dan data diri lainnya.

Kemudian ada cara lain yang digunakan oleh para pelaku. Mereka pergi ke kampung dengan dalih menawarkan bantuan beras atau sembako lainnya.

Masyarakat akan diminta seluruh data diri mulai dari KTP hingga KK.

Baca juga: Safenet Nilai Perlu Ada Payung Hukum Perlindungan Data Pribadi

"Cara lain mereka bisa datang ke kampung-kampung ngasih beras, sembako. Misalkan kalau mau beras harus difoto KTP, NIK, KK-nya," ucap Hendra.

3. Call Center Dukcapil

Terkait maraknya dugaan tindak pidana jual beli sata pribadi, Zudan meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan dugaan jual beli data pribadi.

Laporan tersebut bisa disampaikan melalui Call Center Dukcapil di 1500537.

"Kalau masyarakat menemukan anomali atau pelanggaran terhadap administrasi data kependudukan seperti jual beli data kependudukan, laporkan pada kami, di Call Center Dukcapil," ujar Zudan.

Baca juga: Publik Diminta Laporkan Temuan Jual Beli Data Pribadi ke Nomor Ini

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Kawasan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) Damar Juniarto menilai perlu adanya edukasi publik yang dilakukan oleh Dukcapil.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui jalur apa yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan jual beli data pribadi sehingga laporan tersebut langsung dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

"Saya berharap Dukcapil bisa memberi tahu masyarakat tentang jalur aduan seperti apa, misal menemukan tindak pidana yang menyangkut data pribadi, sehingga nanti masyarakat tidak perlu memakai kanal yang terlalu melebar tetapi tertuju langsung," ujar Damar.

4. Indikasi adanya kejahatan terorganisasi

Koordinator SAFENET Damar Juniarto menuturkan bahwa masyarakat harus lebih peduli terhadap persoalan perlindungan data pribadi.

Menurut Damar, unggahan akun Twitter @hendralm menunjukkan adanya sindikat kejahatan terorganisasi yang memperjualbelikan nomor telepon, NIK, dan data KK.

"Banyak di luar sana yang tidak begitu peduli pada data pribadi. Ini momentum bagus untuk masyarakat di luar sana bahwa kita dihantui oleh sindikat organized crime yang memanfaatkan celah-celah tadi, cara mengumpulkan data kita," ujar Damar.

Baca juga: Komisi II DPR: Data Pribadi Terkadang Bocornya Melalui Kita Sendiri...

Di sisi lain, Damar menilai perlu adanya edukasi publik yang dilakukan oleh Dukcapil.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui jalur apa yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan jual beli data pribadi sehingga laporan tersebut langsung dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Baca juga: Viral Indikasi Jual-Beli Data Kependudukan hingga Dilaporkan, Begini Kronologinya

Diperlukan pula adanya payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur soal perlindungan data pribadi.

5. Pentingnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Selain edukasi publik oleh pemerintah, Damar menekankan pentingnya payung hukum setingkat undang-undang terkait perlindungan data pribadi.

Pasalnya, Indonesia belum memiliki undang-undang yang melindungi kerahasiaan data pribadi.

Baca juga: Kemendagri Imbau Masyarakat Bijak Terkait Penggunaan Data Kependudukan

Saat ini, persoalan penyalahgunaan data pribadi hanya diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

"Menurut saya perlu mendorong payung hukum perlindungan bagi privasi data pribadi," kata Damar.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mendesak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi agar segera dibahas di Komisi I.

Baca juga: Hati-hati Data Pribadi Anda Disalahgunakan!

Menurut Hanafi, pihak Kemenkominfo pernah mengatakan bahwa draf RUU Perlindungan Data Pribadi itu akan difinalisasi antarsektor untuk kemudian diajukan ke DPR.

Ia pun berharap, Kemenkominfo menyerahkan draf pada Agustus ini.

"Ini memang sudah waktunya untuk dibahas secara legislasi dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi. Komisi I dari dulu mendorong karena ini inisiatif pemerintah, segera diajukan ke Dewan untuk kemudian dibahas," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Kompas TV Sebuah twit dari akun twitter @hendralm menguak indikasi kasus jual-beli data kependudukan. Terkait twit ini kepolisian menyatakan Kemendagri akan melaporkan akun tersebut terkait pencemaran nama baik. Namun Dirjen Dukcapil dengan segera membantah akan mempolisikan akun twitter tersebut. Sindikat pencurian data pribadi baik e-KTP dan KK mengancam privasi warga. Lalu sejauh mana upaya pemerintah dalam melindungi dan menjaga privasi data kependudukan? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, I Gede Suratha serta <em>Founder Information and Communication Technology Watch</em>, Donny Budi Utoyo. Dan anggota komisi II DPR RI Herman Khaeron. #DataPribadiBocor #KTPElektronik #KartuKeluarga
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.