Kompas.com - 01/08/2019, 20:11 WIB
Wakil Ketua TKN Johnny G Plate setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (2/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Ketua TKN Johnny G Plate setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (2/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menyadari pengangkatan Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo pada pemerintahan 2014-2019, menuai polemik.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menjelaskan, salah satu isu miring yang paling merugikan adalah bahwa Prasetyo dinilai tidak bisa menjalankan kinerjanya sebagai jaksa agung dengan optimal karena tersangkut kepentingan politik.

"Ada yang membuat teori konspirasi dan tuduhan konyol tanpa didukung fakta, akan berkontribusi pada kemunduran demokrasi saja," ujar Plate saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: PDI-P Setuju Jaksa Agung Diisi Sosok Lepas dari Kepentingan Politik

Plate pun menekankan bahwa Prasetyo merupakan pilihan bebas dari Presiden Jokowi. Artinya, tidak ada kepentingan politik pula yang menyandera kinerja Prasetyo.

Demikian juga pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 2019-2024 mendatang. Nasdem memastikan, tidak akan mengajukan calon menteri kepada Presiden Jokowi. Sebab, hal itu adalah hak prerogatif Presiden sendiri.

"Kami sudah berulang-ulang kali mengatakan, tidak mengajukan calon menteri atau setara menteri dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden terpilih untuk mengambil kebijakan yang leluasa tanpa tekanan dari manapun," ujar Plate.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami juga berharap dalam memilih anggota kabinetnya, baik menteri atau pimpinan lembaga non kementerian, termasuk jaksa agung, Pak Jokowi bebas dari tekanan manapun dan dalam keleluasaan yang luas sesuai keinginan serta harapannya sendiri," lanjut dia.

Pernyataan Plate ini merespons pernyataan yang diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai siapa yang pas mengisi jabatan strategis pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun mendatang.

Baca juga: Prasetyo Siap jika Kembali Ditunjuk Jadi Jaksa Agung

Hasto mengatakan, sosok yang akan mengisi jabatan strategis pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf sebaiknya sosok yang terlepas dari intervensi politik.

"Kami mendorong agar penempatan-penempatan jabatan strategis diisi oleh mereka yang memiliki tanggung jawab dan dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik tertentu," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat pada Kamis.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.