Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Pertama Kali, Acara Wayang Kulit Akan Digelar di Istana

Kompas.com - 01/08/2019, 17:49 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

Dari Rakyat Hingga Ketum Parpol

Heru memastikan, Presiden Jokowi sebagai tuan rumah akan ikut menikmati acara wayang ini. Bahkan Presiden akan memberi sambutan singkat untuk membuka acara.

Namun, Heru belum tahu apakah Presiden Jokowi akan ikut menonton sampai selesai pertunjukan atau tidak.

"Nanti kita lihat keadaan apakah Presiden nonton sampai selesai atau tidak," kata Heru.

Sementara untuk tamunya, menurut dia, pihak istana mengundang sekitar 1500 masyarakat komunitas pecinta wayang. Masyarakat yang tidak termasuk dalam daftar undangan bisa tetap menikmati pagelaran wayang ini, namun dari luar istana.

"Nanti akan kita sediakan layar, masyarakat umum bisa nonton," kata dia.

Baca juga: Perajin Wayang Kulit di Taman Sari Jogja Menyedot Perhatian Wisatawan

Selain mengundang komunitas wayang, Heru juga memastikan pihak istana mengundang para tokoh dan seluruh ketua umum partai politik. Bahkan ketua umum parpol yang berada di luar pemerintahan pun diundang.

"Semua (parpol) lah, ini kan acara untuk bersenang-senang, kumpul bersama," kata Heru.

Heru berharap pagelaran wayang dengan lakon 'Kresna Jadi Ratu' ini bisa menjadi ajang persatuan hingga ajang untuk terus melestarikan budaya Indonesia.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri melapor ke Bareskrim Polri soal adanya kasus jual beli data kartu keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial. Pelaporan dilakukan langsung oleh Dirjen Dukcapil ke Bareskrim Polri. Sebelumnya bagian siber dukcapil melalui investigasi internal mendapatkan temuan adanya penyalahgunaan data kependudukan. Kapuspen Kemendagri, Bahtiar memastikan pihaknya bukan melaporkan Suhendra, orang yang memviralkan dugaan jual beli data kependudukan. #JualBeliDataNIK #DataNIK #Kemendagri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com